Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Belum Bisa Pastikan Ketunggalan DPS

Kompas.com - 13/08/2013, 13:22 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Baru sekitar 33 persen daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) masuk dalam Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) KPU. Karena itu, ketunggalan data pemilih belum dapat diperiksa dan dipastikan.

"DPSHP yang masuk ke Sidalih ada 33 persen dari total 187 juta DPS dari seluruh KPU di daerah," kata Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Dikatakannya, data pemilih hasil perbaikan yang telah masuk Sidalih sekitar 70 juta orang. Dikatakan Husni, pihaknya terus melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari masyarakat atas DPS yang diumumkan Juli lalu. Tetapi, kata dia, karena belum semua DPSHP dimasukkan ke dalam sistem, ketunggalan data pemilih yang tercantum dalam DPS belum dapat dicek.

"Belum (bisa dicek ketunggalannya)," lanjut Husni.

Adapun Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, total data penduduk dalam DPS sebanyak 187.978.901. Ia mengatakan, 70 juta data dalam DPSHP diharapkan sudah tunggal. Menurutnya, data perbaikan tersebut terkait dengan jumlah pemilih yang belum terdaftar atau terdaftar ganda di dalam daftar.

Disampaikannya, pihaknya menyisihkan beberapa data pemilih yang masuk dalam kelompok pemilih yang telah meninggal dunia, data ganda, dan data yang tidak sesuai peruntukan, misalnya belum berusia 17 tahun atau anggota TNI/Polri.

"Data yang dikeluarkan, antara lain, sudah meninggal dunia, data ganda, dan data yang tidak sesuai peruntukan," ujar Ferry saat dihubungi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com