Percepat Perbaikan Data Pemilih, KPU Kirim Tim ke Daerah

Kompas.com - 13/08/2013, 09:12 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (dua dari kiri) HENDRA A SETYAWANKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (dua dari kiri)
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk dan mengirim langsung tim supervisi untuk membantu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan KPU daerah yang dinilai lambat dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih sementara (DPS).

Hal itu dilakukan agar pengumuman DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) dapat segera direalisasikan. "Kami sudah membentuk tim untuk melakukan supervisi terhadap daerah-daerah yang selama ini pengiriman datanya ke kami (KPU Pusat) masih. Daerah seperti Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku Utara," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik saat dihubungi, Selasa (13/8/2013).

Dia mengatakan, beberapa wilayah di provinsi itu belum menyerahkan data pemilih karena beberapa hambatan. Disampaikannya, pemutakhiran data pemilih di beberapa daerah memang terhambat beberapa hal teknis maupun berkaitan dengan sumber daya manusia (petugas coklit).

"Alasannya, KPU di daerah kekurangan tenaga petugas di lapangan, keterbatasan sarana dan prasarana, bisa juga keterbatasan jaringan telekomunikasi di sana," lanjut.

Selain mengirim tim supervisi, dia mengatakan, KPU juga berniat mengambil alih penyusunan DPSHP dari daerah yang mengalami keterbatasan jaringan telekomunikasi. "Mungkin bisa ditarik ke sini (KPU Pusat) untuk disusun di Jakarta," tutur Husni.

Adapun, Komisoner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan, pihaknya masih menyusun DPSHP dengan mempertimbangan masukan masyarakat yang diperoleh hingga awal Agustus lalu. Ia memastikan, hasil DPSHP tetap akan diumumkan sesuai jadwal, yaitu 16 Agustus 2013 mendatang.

"Setelah itu kami buka lagi masukan dan usulan dari masyarakat mulai 17 sampai 23 Agustus," kata Ferry saat dihubungi, Senin (12/8/2013) malam.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X