Maju Konvensi Demokrat, Jumhur Tak Akan Mundur dari Kepala BNP2TKI

Kompas.com - 06/08/2013, 22:04 WIB
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jumhur Hidayat (tengah, mengenakan pakaian batik) mengumumkan kesiapannya maju sebagai kandidat calon presiden pada Konvensi Demokrat. Kompas.com/SABRINA ASRILKepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jumhur Hidayat (tengah, mengenakan pakaian batik) mengumumkan kesiapannya maju sebagai kandidat calon presiden pada Konvensi Demokrat.
|
EditorHeru Margianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Meski sudah menyatakan maju dalam konvensi capres Partai Demokrat, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat tak akan mundur dari posisinya sekarang. Jumhur yakin tugasnya mengurus buruh dan TKI tak akan terganggu.

"Saya bukan tipe orang yang mudah melepas amanat. Bukan berarti saya ikut konvensi, saya langsung mundur dari tugas saya," ucap Jumhur dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Selasa (6/8/2013).

Ia mengaku jika ternyata dirinya tidak masuk sebagai peserta konvensi, dia akan fokus menjalani tugasnya di BNP2TKI. Namun, jika ternyata lolos sebagai salah satu peserta, ia pun yakin bisa membagi tugas. Pasalnya, lanjut Jumhur, setiap acara kampanye tak perlu harus dihadirinya langsung.

"Saya pastikan bahwa tugas utama di pemerintahan tidak akan terganggu," imbuh Jumhur.

Dia mengaku akan selalu menjaga amanah sampai amanah itu dicabut oleh Presiden. "Kecuali Presiden yang menyatakan Anda mundur, biar konsentrasi," katanya.

Jumhur mengaku berani maju dalam konvensi Demokrat karena sudah mengantongi dukungan elemen buruh dan komunitas TKI di luar negeri.

Berbeda dengan kandidat lainnya yang diundang oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Jumhur mengajukan diri ke SBY. Ia sudah mengirimkan surat kepada SBY untuk meminta restu diperkenankan maju dalam konvensi Demokrat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ini, Partai Demokrat belum mengumumkan peserta konvensi. Namun, sejumlah nama sudah menyatakan kesiapannya, yakni dari kalangan internal Marzuki Alie, Hayono Isman, dan Achmad Mubarok. Dari kalangan eksternal ialah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Selain itu, SBY juga sempat menyebutkan dua nama lain yang akan ikut konvensi. Mereka adalah mantan Kasad Pramono Edhie Wibowo dan Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat Dino Patti Djalal.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.