Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Achsanul Bantah Pembelian Merpati Fiktif

Kompas.com - 03/08/2013, 12:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait pembelian fiktif pesawat Merpati MA 60. Menurutnya, pembelian itu benar-benar ada, hanya terjadi pada periode DPR tahun 2004-2009.

“Pembelian pesawat tahun 2010, berarti berdasarkan persetujuan APBN 2009. Artinya, itu dibahas zaman DPR periode lalu (2004-2009). Setahu saya, pesawat MA 60 itu ada, artinya pembelian itu tidak fiktif,” ujar Achsanul saat dihubungi, Sabtu (3/8/2013).

Namun, Achsanul mengaku tidak tahu ternyata di dalam pembelian itu terjadi mark-up dan disertai sejumlah permainan. “Saya tidak tahu, sebaiknya ditanyakan pada Komisi XI periode 2004-2009. Mungkin Mas Nazar memiliki bukti atas apa yang disampaikan,” ucap Ketua DPP Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, Achsanul menjelaskan pada periode DPR kali ini, komisinya memang sempat membahas business plan Merpati. Namun, di dalam rencana itu tidak pernah ada penambahan armada. Pasalnya, rencana pembelian pesawat dengan Rusia batal setelah insiden kecelakaan Sukhoi di Gunung Salak.

“Sehingga sampai saat ini belum terealisasi. Komisi XI periode ini tidak ada persetujuan pembelian pesawat MA 60,” katanya.

Proyek fiktif Merpati?

Seperti diberitakan, Nazaruddin kembali menuding mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Nazaruddin mengaku diperintah Anas untuk menerima uang dari proyek fiktif pengadaan pesawat Merpati jenis MA 60.

"Untuk jatahnya waktu itu disuruh Mas Anas, saya sebagai bendahara (partai), disuruh ambil, ya saya ambil," ujar Nazaruddin di Gedung KPK, Jumat (2/8/2013), seusai pemeriksaan.

Menurut Nazaruddin, uang proyek Merpati ini tidak hanya diterima olehnya. Uang hasil korupsi proyek ini, menurut Nazaruddin, juga diterima bendahara partai lain, yakni Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto.

"Uangnya (diterima) Setya Novanto. Yang dia terima, tentu saya terima. Saya kan lihat juga, ya kan saya lihat juga porsinya Setya Novanto berapa," ucapnya.

Nazaruddin juga mengklaim bahwa pernyataannya ini bukanlah bohong belaka. Mantan anggota DPR itu mengaku sudah menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya kepada KPK.

"Apa yang saya laporkan tentu saya bukan sekadar melaporkan. Semua bukti-buktinya sudah saya kasih ke KPK. Apa yang saya laporkan itu saya alami dan saya jalani," kata Nazaruddin.

Sebelumnya Nazaruddin mengatakan bahwa dana proyek pengadaan pesawat Merpati ini mengalir ke sejumlah anggota DPR sekitar 2010. Selain Setya, Nazaruddin menyebut nama Bendahara Umum PDI Perjuangan Olly Dondokambey ikut menerima uang hasil korupsi proyek tersebut. Tudingan Nazaruddin ini pun dibantah para politisi Golkar dan PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com