Pembubaran FPI Harus Lalui Mekanisme Panjang

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gawaman Fauzi mengaku tidak takut membubarkan Front Pembela Islam (FPI) sepanjang sesuai dengan aturan hukum. Hanya saja, menurut Gamawan, mekanisme pembubaran FPI yang diatur dalam Undang-Undang tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) bukanlah suatu hal yang mudah dan cepat.

"Di situ diatur, kalau memang dia melakukan tindakan yang melanggar, yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, mengambil peran penegak hukum, dia (FPI) dapat dihukum. Tapi mekanismenya panjang sekali, dan itu pun tergantung ruang lingkupnya, apakah nasional, provinsi, kabupaten/kota," ujar Gamawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/7/2013).

Menurut Gamawan, UU Ormas mengatur larangan-larangan yang harus dihindari suatu ormas agar tidak dibekukan. Untuk FPI, menurut dia, ormas tersebut bisa saja dianggap melanggar Pasal 59 Ayat 2 huruf d dan huruf e UU Ormas, yakni menganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mengambil peran penegak hukum.

"Huruf d bisa disebut mengganggu ketenteraman dan ketertiban dan huruf e mengambil peran penegak hukum," kata Gamawan.

Kendati demikian, lanjut Gamawan, mekanisme pemberian sanksi untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan FPI itu terlalu ribet dan sangat prosedural. Pertama-tama, ormas yang bersangkutan harus diberi peringatan. Jika tiga kali tidak mematuhi peringatan, ormas tersebut akan dilarang beraktivitas sementara.

"Nah itu pun ada, kalau di daerah, harus minta pendapat dulu dari DPRD, kepolisian, dan kejaksaan. Kalau di pusat, saya harus minta pendapat dari MA (Mahkamah Agung)," kata Gamawan.

Pembubaran, katanya, hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan. Jika organisasi itu berbadan hukum, menurut Gamawan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mengajukan usulan pembubaran organisasi kepada pengadilan negeri setempat.

"Pemerintah konsen, kalau memang terbukti, dan ada landasan hukum mengambil tindakan, kita tidak akan pernah takut," ungkapnya.

Sejauh ini, pemerintah daerah baru memberikan sanksi teguran kepada FPI terkait dengan insiden bentrokan anggota FPI dengan warga di Kendal, Jawa Tengah. Gamawan mengaku sudah mengingatkan Bupati Kendal melalui Kesbangpol supaya menegur FPI karena ruang lingkup kejadiannya di wilayah kabupaten.

"Ini ada waktunya paling lama 30 hari, kalau masih lagi, tegur lagi, yang ketiga baru lakukan penghentian sementara kegiatan di daerah. Kalau di provinsi, cukup minta pendapat DPRD, kejaksaan, dan kepolisian, hanya di wilayah itu, FPI di situ. Kalau gangguan keamanan itu kebijakan pusat, saya ambil tindakan," katanya.