Kompas.com - 09/07/2013, 18:03 WIB
Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo (kanan) didampingi petugas penghubung PDI Perjuangan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sonny T Danaparamita memberikan keterangan pers tertkait sistem informasi partai politik (Sipol) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/10/2012). PDI Perjuangan menolak keras kebijakan KPU yang memerintahkan seluruh KPU Daerah untuk mengunakan Sipol sebagai instrumen verifikasi karena tidak mampu memuat data lengkap dan akurat alias berbeda dengan dokumen fisik yang telh diserahkan PDI Perjuangan kepada KPU. 
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANAnggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo (kanan) didampingi petugas penghubung PDI Perjuangan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sonny T Danaparamita memberikan keterangan pers tertkait sistem informasi partai politik (Sipol) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/10/2012). PDI Perjuangan menolak keras kebijakan KPU yang memerintahkan seluruh KPU Daerah untuk mengunakan Sipol sebagai instrumen verifikasi karena tidak mampu memuat data lengkap dan akurat alias berbeda dengan dokumen fisik yang telh diserahkan PDI Perjuangan kepada KPU.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PDI Perjuangan bersikeras menolak perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan menghendaki revisi UU Pilpres ini tidak lagi dibahas. Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, menilai, saat ini perdebatan revisi UU Pilpres di Baleg cenderung kontraproduktif karena terus berkutat dengan presidential treshold (PT).

"Mengingat sulit untuk musyawarah mufakat dan pendirian partai yang berubah-ubah, maka PDI-menyatakan ini diberhentikan. Tapi, ada mekanisme yang diatur dalam peraturan DPR tentang tata cara penarikan UU, maka konsekuensinya ditarik dari prolegnas sehingga tidak akan ada lagi polemik," ujar Arif dalam rapat pleno Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Selasa (8/7/2013).

Menurut Arif, pembahasan revisi UU Pilpres ini sudah menimbulkan kebisingan politik. Selain itu, partai politik juga tidak kunjung diberi kepastian karena alotnya pembahasan di Baleg ini.

"Dengan pembahasan dihentikan, seluruh fraksi cukup konsen pada persiapan pileg," imbuh Arif.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini menyebutkan memang ada beberapa pasal yang diperlukan penyempurnaan. Namun, apabila ternyata disepakati ditarik dari program legislasi nasional (prolegnas), perubahan pasal selain PT bisa tetap dilakukan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Misalnya, soal coblos ini pakai saja dengan dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu sehingga KPU bisa menerbitkan peraturan KPU," katanya.

Jika perlu untuk mengatur soal koalisi, lanjut Arif, KPU juga bisa membuat aturan koalisi melalui PKPU. Misalnya, KPU bisa membuat aturan enam bulan sebelum pemungutan suara atau setelah pemilihan legislatif selesai. Koalisi harus dilakukan bagi partai yang memiliki visi sejalan. Dengan demikian, koalisi tidak lagi dibangun berdasarkan transaksi politik.

Hingga kini, rapat Baleg masih berlangsung. Setiap fraksi tengah menyampaikan pandangannya masing-masing. Sebelumnya, ada empat fraksi yang mendukung revisi UU Pilpres, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Sementara lima fraksi menolak adanya revisi, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

    Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

    Nasional
    1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

    1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

    Nasional
    Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

    Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

    Nasional
    Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

    Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

    Nasional
    Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

    Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

    Nasional
    Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

    Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

    Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

    Nasional
    Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

    Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

    Nasional
    Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

    Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

    Nasional
    Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

    Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

    Nasional
    Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

    Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

    Nasional
    Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

    Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

    Nasional
    UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

    UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

    Nasional
    UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

    UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

    Nasional
    LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

    LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X