PDI-P: Kontraproduktif, Hentikan Pembahasan RUU Pilpres

Kompas.com - 09/07/2013, 18:03 WIB
Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo (kanan) didampingi petugas penghubung PDI Perjuangan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sonny T Danaparamita memberikan keterangan pers tertkait sistem informasi partai politik (Sipol) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/10/2012). PDI Perjuangan menolak keras kebijakan KPU yang memerintahkan seluruh KPU Daerah untuk mengunakan Sipol sebagai instrumen verifikasi karena tidak mampu memuat data lengkap dan akurat alias berbeda dengan dokumen fisik yang telh diserahkan PDI Perjuangan kepada KPU. 
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANAnggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo (kanan) didampingi petugas penghubung PDI Perjuangan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sonny T Danaparamita memberikan keterangan pers tertkait sistem informasi partai politik (Sipol) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/10/2012). PDI Perjuangan menolak keras kebijakan KPU yang memerintahkan seluruh KPU Daerah untuk mengunakan Sipol sebagai instrumen verifikasi karena tidak mampu memuat data lengkap dan akurat alias berbeda dengan dokumen fisik yang telh diserahkan PDI Perjuangan kepada KPU.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PDI Perjuangan bersikeras menolak perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan menghendaki revisi UU Pilpres ini tidak lagi dibahas. Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, menilai, saat ini perdebatan revisi UU Pilpres di Baleg cenderung kontraproduktif karena terus berkutat dengan presidential treshold (PT).

"Mengingat sulit untuk musyawarah mufakat dan pendirian partai yang berubah-ubah, maka PDI-menyatakan ini diberhentikan. Tapi, ada mekanisme yang diatur dalam peraturan DPR tentang tata cara penarikan UU, maka konsekuensinya ditarik dari prolegnas sehingga tidak akan ada lagi polemik," ujar Arif dalam rapat pleno Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Selasa (8/7/2013).

Menurut Arif, pembahasan revisi UU Pilpres ini sudah menimbulkan kebisingan politik. Selain itu, partai politik juga tidak kunjung diberi kepastian karena alotnya pembahasan di Baleg ini.

"Dengan pembahasan dihentikan, seluruh fraksi cukup konsen pada persiapan pileg," imbuh Arif.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini menyebutkan memang ada beberapa pasal yang diperlukan penyempurnaan. Namun, apabila ternyata disepakati ditarik dari program legislasi nasional (prolegnas), perubahan pasal selain PT bisa tetap dilakukan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Misalnya, soal coblos ini pakai saja dengan dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu sehingga KPU bisa menerbitkan peraturan KPU," katanya.

Jika perlu untuk mengatur soal koalisi, lanjut Arif, KPU juga bisa membuat aturan koalisi melalui PKPU. Misalnya, KPU bisa membuat aturan enam bulan sebelum pemungutan suara atau setelah pemilihan legislatif selesai. Koalisi harus dilakukan bagi partai yang memiliki visi sejalan. Dengan demikian, koalisi tidak lagi dibangun berdasarkan transaksi politik.

Hingga kini, rapat Baleg masih berlangsung. Setiap fraksi tengah menyampaikan pandangannya masing-masing. Sebelumnya, ada empat fraksi yang mendukung revisi UU Pilpres, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Sementara lima fraksi menolak adanya revisi, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

    Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

    [POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

    Nasional
    Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

    Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

    Nasional
    Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

    Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

    Nasional
    BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

    BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

    Nasional
    PDI-P Ingin Ada Dialog Partai Politik Asia Afrika, Siap Jadi Tuan Rumah

    PDI-P Ingin Ada Dialog Partai Politik Asia Afrika, Siap Jadi Tuan Rumah

    Nasional
    UPDATE: Tambah 12 di Korea Selatan, Total 3.703 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    UPDATE: Tambah 12 di Korea Selatan, Total 3.703 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    Nasional
    PKS Minta Tak Ada Intervensi dalam Penciptaan Faksi di Parpol

    PKS Minta Tak Ada Intervensi dalam Penciptaan Faksi di Parpol

    Nasional
    Dirjen Jaminsos Sebut Tak Ada Pengumuman Pendaftaran Penyedia Bansos Covid-19

    Dirjen Jaminsos Sebut Tak Ada Pengumuman Pendaftaran Penyedia Bansos Covid-19

    Nasional
    Kemenko Polhukam Dorong Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar

    Kemenko Polhukam Dorong Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar

    Nasional
    KSAL Luncurkan 2 KRI Jenis Angkut Tank guna Penuhi MEF III

    KSAL Luncurkan 2 KRI Jenis Angkut Tank guna Penuhi MEF III

    Nasional
    Kemenkes: Tak Ada Gejala Khas jika Terpapar Virus Corona B.1.1.7

    Kemenkes: Tak Ada Gejala Khas jika Terpapar Virus Corona B.1.1.7

    Nasional
    Jaksa Bacakan Tuntutan terhadap Djoko Tjandra Kamis Hari Ini

    Jaksa Bacakan Tuntutan terhadap Djoko Tjandra Kamis Hari Ini

    Nasional
    UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

    UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

    Nasional
    Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

    Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X