Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Ramadhan, Ketua KPK Ajak Para Koruptor Bertobat

Kompas.com - 08/07/2013, 18:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bulan Ramadhan sudah tinggal di depan mata. Banyak cara yang dilakukan umat Islam di Indonesia untuk menyambut bulan suci ini, tak terkecuali dengan para tokoh nasional di negeri ini. Salah satunya adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

Abraham yang dikenal vokal dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini mengajak masyarakat Indonesia untuk sama-sama menjaga perilaku selama bulan Ramadhan. Lantaran selama ini bidang pekerjaannya mewajibkan interaksi dengan para koruptor, Abraham pun menitipkan pesan khusus bagi para pejabat yang masih juga mencuri uang rakyat.

"Ya, buat mereka yang masih melakukan tindakan tidak terpuji itu, untuk tidak melakukan lagi. Mudah-mudahan di bulan suci ini mereka mendapat rahmat dan petunjuk," ujar Abraham di Kompleks Parlemen, Senin (8/7/2013).

"Semoga diberikan jalan yang benar," doa Abraham untuk para koruptor.

Sebagai Ketua KPK, mantan advokat dan penggiat antikorupsi itu memang memiliki segudang kegiatan. Dalam kesibukannya, pria asal Makassar itu menyempatkan diri menyambut bulan Ramadhan.

"Persiapan Ramadhan hanya mempertebal keimanan. Tidak ada yang khusus," kata pendiri lembaga antikorupsi, Anti Coruption Committee (ACC), itu.

Seperti diberitakan, sebagian umat Islam di Indonesia mulai menunaikan ibadah puasa pada Selasa (9/7/2013). Namun, Kementerian Agama baru akan melakukan sidang isbat untuk menentukan awal bulan Ramadhan 1434 H di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (8/7/2013) petang.

Seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, sidang isbat akan diikuti oleh para ahli astronomi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Mereka akan mempresentasikan posisi bulan dari seluruh Indonesia.

Kemenag telah mempersiapkan tim hisab dan rukyat di seluruh Indonesia. Tim pengamatan hilal disebar di berbagai titik di 33 provinsi. Dalam pemantauan hilal, Kemenag menurut Zubaidi juga akan melibatkan tim hisab dan rukyat dari masyarakat dan ormas Islam, Nahdlatul Ulama, dan beberapa pesantren. Hasil sidang isbat yang diharapkan selesai 19.45 WIB, tambah dia, akan langsung disosialisasikan ke masyarakat malam nanti. Pihaknya akan mengirimkan surat edaran ke semua kantor wilayah Kemenag.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

    Nasional
    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com