Kompas.com - 28/06/2013, 12:42 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik (tengah) dan komisioner KPU, Sigit Pamungkas (kiri) dan Hadar Nafis Gumay mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon legislatif di Jakarta, Selasa (7/5/2013). KPU juga mengumumkan lebih dari 20 nama caleg ganda yang didaftarkan oleh partai politik untuk pemilu legislatif 2014. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA LUCKY PRANSISKAKetua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik (tengah) dan komisioner KPU, Sigit Pamungkas (kiri) dan Hadar Nafis Gumay mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon legislatif di Jakarta, Selasa (7/5/2013). KPU juga mengumumkan lebih dari 20 nama caleg ganda yang didaftarkan oleh partai politik untuk pemilu legislatif 2014. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum telah menutup layanan aduan masyarakat terkait calon anggota legislatif yang diduga bermasalah, Kamis (27/6/2013). Hingga semalam, jumlah aduan yang masuk ke KPU mencapai 186 aduan untuk 212 caleg.

“Sampai kemarin malam pukul 19.45 WIB, jumlah laporan yang masuk ada 186. Itu untuk 212 caleg,” kata anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah, melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Jumat (28/6/2013).

Ferry menerangkan, aduan masyarakat atas caleg yang masuk ke KPU antara lain masih adanya caleg yang belum mengundurkan diri sebagai PNS atau kepala daerah, penggunaan ijazah palsu, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Kantor Wilayah Dirjen Pajak, pernah ditahan atau melakukan tindakan kriminal, hingga pernah terlibat kasus pencucian uang dan korupsi.

Selain itu, Ferry mengatakan, KPU juga menerima adanya laporan terkait caleg yang masih menjabat sebagai anggota DPRD dari partai lain. Padahal, syarat untuk dapat menjadi caleg, yaitu harus maju dari satu partai politik. Bahkan, Ferry menambahkan, ada juga masyarakat yang melaporkan salah satu caleg karena mengaku pernah melihat caleg tersebut berfoto dengan pose vulgar.

Sayangnya, saat ditanya nama caleg dan asal partai caleg tersebut, Ferry enggan mengungkapkannya. Ferry mengatakan, setelah ini KPU akan segera mengklasifikasi jenis-jenis aduan masyarakat yang masuk ke dalam beberapa kelompok, seperti kelompok administrasi dan moral caleg. Kemudian, KPU akan mengklarifikasi aduan masyarakat atas caleg ke partai politik masing-masing.

Selanjutnya, partai akan mengecek laporan aduan itu kepada caleg. Jika aduan masyarakat terkait moral dan etika seorang caleg, KPU akan menyampaikan dan meminta klarifikasi ke partai politik. Jika aduan itu terkonfirmasi dan benar, partai harus memutuskan mempertahankan caleg tersebut atau tidak.

Sementara itu, jika aduan masyarakat terkait administrasi syarat, KPU akan tetap meminta klarifikasi kepada caleg yang diadukan. Hanya saja, pada akhirnya, KPU sendiri yang akan menarik kesimpulan apakah caleg yang dilaporkan itu memenuhi syarat atau tidak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

    Saat Jokowi Berikan Jaket Hijau Miliknya ke Warga Sumut...

    Nasional
    Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

    Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

    Nasional
    Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

    Jepang Peringatkan Warganya soal Ancaman Teror di Indonesia, BIN: Kami Antisipasi

    Nasional
    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Jokowi Divonis Melawan Hukum soal Polusi Udara, Pemerintah Tunggu Kajian KLHK

    Nasional
    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    [POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi dan Promosi 150 Pati | Keterbukaan Krisdayanti soal Gaji Diapresiasi

    Nasional
    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Nasional
    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    Nasional
    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    Nasional
    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Nasional
    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    Nasional
    Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

    Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

    Nasional
    Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

    Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.