Kompas.com - 28/06/2013, 12:42 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik (tengah) dan komisioner KPU, Sigit Pamungkas (kiri) dan Hadar Nafis Gumay mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon legislatif di Jakarta, Selasa (7/5/2013). KPU juga mengumumkan lebih dari 20 nama caleg ganda yang didaftarkan oleh partai politik untuk pemilu legislatif 2014. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA LUCKY PRANSISKAKetua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik (tengah) dan komisioner KPU, Sigit Pamungkas (kiri) dan Hadar Nafis Gumay mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon legislatif di Jakarta, Selasa (7/5/2013). KPU juga mengumumkan lebih dari 20 nama caleg ganda yang didaftarkan oleh partai politik untuk pemilu legislatif 2014. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum telah menutup layanan aduan masyarakat terkait calon anggota legislatif yang diduga bermasalah, Kamis (27/6/2013). Hingga semalam, jumlah aduan yang masuk ke KPU mencapai 186 aduan untuk 212 caleg.

“Sampai kemarin malam pukul 19.45 WIB, jumlah laporan yang masuk ada 186. Itu untuk 212 caleg,” kata anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah, melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Jumat (28/6/2013).

Ferry menerangkan, aduan masyarakat atas caleg yang masuk ke KPU antara lain masih adanya caleg yang belum mengundurkan diri sebagai PNS atau kepala daerah, penggunaan ijazah palsu, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Kantor Wilayah Dirjen Pajak, pernah ditahan atau melakukan tindakan kriminal, hingga pernah terlibat kasus pencucian uang dan korupsi.

Selain itu, Ferry mengatakan, KPU juga menerima adanya laporan terkait caleg yang masih menjabat sebagai anggota DPRD dari partai lain. Padahal, syarat untuk dapat menjadi caleg, yaitu harus maju dari satu partai politik. Bahkan, Ferry menambahkan, ada juga masyarakat yang melaporkan salah satu caleg karena mengaku pernah melihat caleg tersebut berfoto dengan pose vulgar.

Sayangnya, saat ditanya nama caleg dan asal partai caleg tersebut, Ferry enggan mengungkapkannya. Ferry mengatakan, setelah ini KPU akan segera mengklasifikasi jenis-jenis aduan masyarakat yang masuk ke dalam beberapa kelompok, seperti kelompok administrasi dan moral caleg. Kemudian, KPU akan mengklarifikasi aduan masyarakat atas caleg ke partai politik masing-masing.

Selanjutnya, partai akan mengecek laporan aduan itu kepada caleg. Jika aduan masyarakat terkait moral dan etika seorang caleg, KPU akan menyampaikan dan meminta klarifikasi ke partai politik. Jika aduan itu terkonfirmasi dan benar, partai harus memutuskan mempertahankan caleg tersebut atau tidak.

Sementara itu, jika aduan masyarakat terkait administrasi syarat, KPU akan tetap meminta klarifikasi kepada caleg yang diadukan. Hanya saja, pada akhirnya, KPU sendiri yang akan menarik kesimpulan apakah caleg yang dilaporkan itu memenuhi syarat atau tidak.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Relawan Anies Klaim Tak Pakai 'Buzzer' untuk Dukung ke Pilpres 2024

    Relawan Anies Klaim Tak Pakai "Buzzer" untuk Dukung ke Pilpres 2024

    Nasional
    Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

    Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

    Nasional
    MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

    MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

    Nasional
    Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

    Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

    Nasional
    Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

    Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

    Nasional
    Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

    Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

    Nasional
    Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

    Menteri PPPA: Anak-anak Paling Banyak Alami Kekerasan Seksual

    Nasional
    Sudut Pandang Lain Kasus Menteri Agama Yaqut: Kemenag Hadiah untuk NU

    Sudut Pandang Lain Kasus Menteri Agama Yaqut: Kemenag Hadiah untuk NU

    Nasional
    Kasus Dugaan Korupsi di Banjarnegara, KPK Panggil Ajudan Budhi Sarwono

    Kasus Dugaan Korupsi di Banjarnegara, KPK Panggil Ajudan Budhi Sarwono

    Nasional
    Satu Bulan Lebih Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19

    Satu Bulan Lebih Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19

    Nasional
    Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Pulang Kampung pada Libur Akhir Tahun

    Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Pulang Kampung pada Libur Akhir Tahun

    Nasional
    Catatan Amnesty soal Berbagai Kekerasan Polisi dan Pentingnya Diusut Tuntas

    Catatan Amnesty soal Berbagai Kekerasan Polisi dan Pentingnya Diusut Tuntas

    Nasional
    Menteri PANRB Akan Pecat ASN yang Terlibat Kecurangan Seleksi CASN 2021

    Menteri PANRB Akan Pecat ASN yang Terlibat Kecurangan Seleksi CASN 2021

    Nasional
    Kementerian PPPA Catat 24.352 Kasus Kekerasan Perempuan pada 2019-2020

    Kementerian PPPA Catat 24.352 Kasus Kekerasan Perempuan pada 2019-2020

    Nasional
    Pimpinan DPR Usul Jokowi Pilih Jubir yang 'Smart', Komunikatif, dan Energik

    Pimpinan DPR Usul Jokowi Pilih Jubir yang "Smart", Komunikatif, dan Energik

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.