Kompas.com - 25/06/2013, 06:21 WIB
Para mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bandung Raya menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, menyerukan penolakan terhadap rancangan undang-undang organisasi masyarakat (RUU Ormas), Jumat (5/4/2013). KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOPara mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bandung Raya menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, menyerukan penolakan terhadap rancangan undang-undang organisasi masyarakat (RUU Ormas), Jumat (5/4/2013).
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat dijadwalkan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di sidang paripurna, Selasa (25/6/2013).  Namun, penolakan masih terus datang dari lembaga swadaya masyarakat dan ormas besar.

Para penentang berpendapat RUU ini bisa mengembalikan zaman Orde Baru, sementara DPR berkeras bahwa seluruh kritik dan saran masyarakat sudah diakomodasi dalam draf terbaru RUU.

Penentang RUU ini antara lain adalah Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang mencakup LSM Imparsial, Setara Institute, Elsam, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh (KPSI), bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) serta PP Muhammadiyah.

Apa saja sebenarnya perdebatan di seputar RUU Ormas ini?

1. Definisi ormas dinilai terlalu luas

Pasal 1 RUU Ormas, yang mengatur tentang definisi, dinilai terlalu luas. Pasal ini juga dianggap bisa tumpang tindih dengan Undang-Undang Yayasan yang sudah ada terlebih dahulu.

Adapun isi pasal 1 tersebut adalah sebagai berikut:
"Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

2. Asas ormas

Persoalan asas ormas awalnya sempat menimbulkan perdebatan sengit di Pansus RUU Ormas. Pasalnya, Fraksi PDI-Perjuangan tetap berkeinginan agar asas Ormas harus sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Pendapat ini pun mendapat tentangan dari kelompok ormas yang menginginkan agar ciri khas partai beserta ideologinya tetap bisa dilindungi dalam RUU ini. Akhirnya, perdebatan tentang asas pun berakhir setelah Pansus menyepakati bahwa asas ormas tetap dilindungi selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 2).

Berikut bunyi pasal 2 RUU Ormas itu:
"Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

3. Syarat pendirian dan pendaftaran

Direktur Program Imparsial, Al Araf, mengatakan bahwa RUU Ormas tidak penting sebagai regulasi untuk mengatur kegiatan berserikat dan berorganisasi masyarakat. Menurutnya, ruh dari RUU Ormas tak ubahnya seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas.

Ketentuan yang termaktub dalam RUU menurut dia juga mengarah pada represi terhadap kebebasan masyarakat sipil. Kendali pemerintah terhadap ruang gerak masyarakat sipil dalam RUU Ormas ini berpeluang terjadi pada proses pendaftaran.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

    UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 14 Orang, Tambah 1

    Nasional
    BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

    BNPB Sebut 5.205 Warga Terdampak Erupsi Semeru, 1.300 di Antaranya Mengungsi

    Nasional
    Badan Geologi Masih Cari Data untuk Ketahui Penyebab Pasti Erupsi Gunung Semeru

    Badan Geologi Masih Cari Data untuk Ketahui Penyebab Pasti Erupsi Gunung Semeru

    Nasional
    Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima PT PAL, Prabowo: Pertahanan Tak Boleh Diabaikan

    Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima PT PAL, Prabowo: Pertahanan Tak Boleh Diabaikan

    Nasional
    Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Risma Ingin Pastikan Dapur Umum Penuhi Kebutuhan Pengungsi

    Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Risma Ingin Pastikan Dapur Umum Penuhi Kebutuhan Pengungsi

    Nasional
    UPDATE 5 Desember: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 3.565

    UPDATE 5 Desember: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 3.565

    Nasional
    UPDATE 5 Desember: Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.867 Usai Bertambah 4

    UPDATE 5 Desember: Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.867 Usai Bertambah 4

    Nasional
    UPDATE 5 Desember: Sebaran 196 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

    UPDATE 5 Desember: Sebaran 196 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

    Nasional
    UPDATE 5 Desember: Ada 7.526 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 5 Desember: Ada 7.526 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 5 Desember: Bertambah 298, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.106.292

    UPDATE 5 Desember: Bertambah 298, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.106.292

    Nasional
    UPDATE 5 Desember 2021: Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 196

    UPDATE 5 Desember 2021: Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 196

    Nasional
    Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

    Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

    Nasional
    Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

    Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

    Nasional
    BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

    BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

    Nasional
    Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

    Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.