Kompas.com - 25/06/2013, 06:21 WIB
Para mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bandung Raya menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, menyerukan penolakan terhadap rancangan undang-undang organisasi masyarakat (RUU Ormas), Jumat (5/4/2013). KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOPara mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bandung Raya menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, menyerukan penolakan terhadap rancangan undang-undang organisasi masyarakat (RUU Ormas), Jumat (5/4/2013).
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat dijadwalkan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di sidang paripurna, Selasa (25/6/2013).  Namun, penolakan masih terus datang dari lembaga swadaya masyarakat dan ormas besar.

Para penentang berpendapat RUU ini bisa mengembalikan zaman Orde Baru, sementara DPR berkeras bahwa seluruh kritik dan saran masyarakat sudah diakomodasi dalam draf terbaru RUU.

Penentang RUU ini antara lain adalah Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang mencakup LSM Imparsial, Setara Institute, Elsam, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh (KPSI), bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) serta PP Muhammadiyah.

Apa saja sebenarnya perdebatan di seputar RUU Ormas ini?

1. Definisi ormas dinilai terlalu luas

Pasal 1 RUU Ormas, yang mengatur tentang definisi, dinilai terlalu luas. Pasal ini juga dianggap bisa tumpang tindih dengan Undang-Undang Yayasan yang sudah ada terlebih dahulu.

Adapun isi pasal 1 tersebut adalah sebagai berikut:
"Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila."

2. Asas ormas

Persoalan asas ormas awalnya sempat menimbulkan perdebatan sengit di Pansus RUU Ormas. Pasalnya, Fraksi PDI-Perjuangan tetap berkeinginan agar asas Ormas harus sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Pendapat ini pun mendapat tentangan dari kelompok ormas yang menginginkan agar ciri khas partai beserta ideologinya tetap bisa dilindungi dalam RUU ini. Akhirnya, perdebatan tentang asas pun berakhir setelah Pansus menyepakati bahwa asas ormas tetap dilindungi selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 2).

Berikut bunyi pasal 2 RUU Ormas itu:
"Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

3. Syarat pendirian dan pendaftaran

Direktur Program Imparsial, Al Araf, mengatakan bahwa RUU Ormas tidak penting sebagai regulasi untuk mengatur kegiatan berserikat dan berorganisasi masyarakat. Menurutnya, ruh dari RUU Ormas tak ubahnya seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas.

Ketentuan yang termaktub dalam RUU menurut dia juga mengarah pada represi terhadap kebebasan masyarakat sipil. Kendali pemerintah terhadap ruang gerak masyarakat sipil dalam RUU Ormas ini berpeluang terjadi pada proses pendaftaran.

Namun, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengatakan bahwa syarat pendirian dalam draf RUU Ormas sudah diringankan. Misalnya, semula untuk membentuk ormas harus terdiri tujuh orang kini hanya perlu dilakukan oleh tiga orang.

Ormas, kata Malik, juga tidak perlu berbentuk badan hukum. Ormas yang tidak berbadan hukum nantinya hanya akan didata oleh pemerintah melalui aparatur di bawahnya.

Persyaratan pendirian ormas ini tercantum dalam Pasal 9-11. Berikut kutipan pasal-pasal tersebut:

Pasal 9:
"Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan."

Pasal 10:
"(1)    Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:
a.    badan hukum; atau
b.    tidak berbadan hukum."

Ketentuan dan tahapan pendaftaran ormas berbadan hukum tercantum pada Pasal 14-16. Sementara itu, untuk ormas tidak berbadan hukum, pendaftaran dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar dan sejumlah syarat administratif lainnya.

4. Sanksi

RUU Ormas dinilai memiliki banyak pasal karet yang bakal menimbulkan persoalan di tataran implementasi. Al-Araf mencontohkan, organisasi anti-korupsi yang menyuarakan penindakan terhadap pejabat publik yang terlibat korupsi dapat dianggap mengganggu kedaulatan negara sehingga ormas itu terancam dibubarkan.

Namun, hal ini dibantah Malik Haramain. Dia mengatakan sejak awal, Pansus RUU Ormas sudah berusaha menghilangkan unsur represif yang ada pada draf awal RUU Ormas.

Oleh karena itu, kata Malik, di dalam RUU Ormas saat ini dimasukkan larangan yang lebih konkret sebagai dasar pemberian sanksi kepada ormas-ormas yang dianggap membandel.

Peraturan terkait larangan ini dijelaskan dalam Pasal 60, yang pada intinya melarang ormas menjadi afiliasi dari partai politik tertentu hingga larangan melakukan kegiatan berbau menghina SARA dan mengganggu ketertiban umum.

Adapun penjelasan tentang sanksi ada pada Pasal 61-83 memuat mekanisme penjatuhan sanksi mulai dari ormas berbadan hukum, tidak berbadan hukum, hingga ormas yang didirikan oleh orang asing.

Sanksi terberat yang bisa dijatuhkan kepada ormas yang dianggap melanggar adalah pembubaran. Namun, pembubaran hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan Mahkamah Agung.

Di dalam Pasal 61 juga disebutkan bahwa pemerintah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya hanya menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar ketentuan, bukan dengan membubarkan ormas yang melanggar aturan.

5. Pendanaan

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indrawati menilai adanya kewajiban pelaporan dana ormas sudah melampui batas. Pasalnya, di tengah lembaga penegak hukum yang korup, Poengky berpendapat hal ini bisa menjadi peluang korupsi baru.

Akan tetapi, Malik menegaskan bahwa transparansi parpol dalam era demokrasi adalah wajib, apalagi ormas-ormas ini ada yang mendapat dana dari APBN. Menurut Malik, ormas hanya diminta transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan yang sumbernya dari iuran anggota, bantuan masyarakat, hasil usaha, bantuan asing, serta APBN seperti yang tercantum pada Pasal 38-39. Ormas juga diminta menggunakan rekening bank nasional.

6. Muhammadiyah dan NU istimewa

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi satu-satunya fraksi partai di DPR yang belum sepakat mengesahkan RUU Ormas menjadi produk undang-undang. PAN melihat definisi ormas masih terlalu luas.

Padahal, ada ormas yang seharusnya diberikan definisi khusus karena faktor historis akan peranannya sebelum kemerdekaan RI. PAN menilai, ormas besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama perlu diistimewakan.

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin merupakan salah satu yang lantang menolak RUU Ormas. Menurut dia RUU ini lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.

Din menyatakan, filosofi pembentukan RUU ini sejak awal salah karena lebih banyak mengebiri hak-hak berserikat dan berkumpul daripada berupaya mengatur ormas-ormas yang membandel.

Lagi-lagi Malik menegaskan tidak ada upaya pengebirian hak-hak berserikat. Ia menekankan, misalnya, Pansus RUU Ormas sangat hati-hati dalam pemilihan kata "pembinaan" yang terkesan mengembalikan nuansa era Orde Baru.

Malik juga mengatakan sudah memberikan posisi istimewa kepada Muhammadiyah dan NU serta ormas lain, yang sudah ada sebelum zaman kemerdekaan, untuk tidak lagi mendaftar.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 84 RUU Ormas yang menyatakan bahwa ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan staablad 1870 nomor 64 sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia tetap diakui keberadaannya dan tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan RUU Ormas.

"Jadi seharusnya RUU Ormas ini tidak ada lagi masalah karena semua yang dikritisi masyarakat sudah kami akomodir. Bahkan, pembahasannya harus sampai delapan kali masa sidang. Sesuai mekanisme yang ada, delapan fraksi sudah sepakat RUU ini maju untuk disahkan di paripurna," imbuh Abdul Malik Haramain di Kompleks Parlemen, Senin (24/6/2013).


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mendagri Nilai Kurangnya Kesejahteraan Penyelenggara Negara Jadi Penyebab Korupsi

    Mendagri Nilai Kurangnya Kesejahteraan Penyelenggara Negara Jadi Penyebab Korupsi

    Nasional
    Polri Diminta Usut Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Polri Diminta Usut Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Nasional
    Menkes: Kita Tidak Mau BPJS Kesehatan Defisit, Harus Positif

    Menkes: Kita Tidak Mau BPJS Kesehatan Defisit, Harus Positif

    Nasional
    DJSN Targetkan Implementasi Kelas Standar JKN di Seluruh RS pada 2024

    DJSN Targetkan Implementasi Kelas Standar JKN di Seluruh RS pada 2024

    Nasional
    KPK Akui Temukan 2 Kerangkeng Manusia Saat Akan Tangkap Bupati Langkat

    KPK Akui Temukan 2 Kerangkeng Manusia Saat Akan Tangkap Bupati Langkat

    Nasional
    Setelah Tetapkan Waktu Pemilu 2024, DPR-Pemerintah Akan Bahas Tahapan-Jadwal Lebih Rinci

    Setelah Tetapkan Waktu Pemilu 2024, DPR-Pemerintah Akan Bahas Tahapan-Jadwal Lebih Rinci

    Nasional
    Polri: Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat Tak Miliki Izin Resmi

    Polri: Kerangkeng di Rumah Bupati Nonaktif Langkat Tak Miliki Izin Resmi

    Nasional
    BNPT Ungkap Prediksi Ancaman Teror: Kepulangan FTF hingga 'Lone Wolf'

    BNPT Ungkap Prediksi Ancaman Teror: Kepulangan FTF hingga "Lone Wolf"

    Nasional
    Bupati Langkat Punya Kerangkeng Manusia, Komnas HAM: Model Macam Ini Baru Sekarang Terjadi

    Bupati Langkat Punya Kerangkeng Manusia, Komnas HAM: Model Macam Ini Baru Sekarang Terjadi

    Nasional
    Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi

    Pekerja Migran Indonesia: Dicari tapi Tak Selalu Terlindungi

    Nasional
    Pemerintah Berencana Kirim Tim untuk Data WNI yang Jadi Teroris di Afghanistan, Suriah, dan Filipina

    Pemerintah Berencana Kirim Tim untuk Data WNI yang Jadi Teroris di Afghanistan, Suriah, dan Filipina

    Nasional
    Dikuasai Singapura Sejak RI Merdeka, Pengambilalihan Wilayah Udara Natuna Menyangkut Kedaulatan

    Dikuasai Singapura Sejak RI Merdeka, Pengambilalihan Wilayah Udara Natuna Menyangkut Kedaulatan

    Nasional
    Mendagri: Kepala Daerah Ditangkap KPK Gerus Kepercayaan Publik kepada Pemerintah

    Mendagri: Kepala Daerah Ditangkap KPK Gerus Kepercayaan Publik kepada Pemerintah

    Nasional
    KPK Panggil Ketua DPRD Bekasi sebagai Saksi Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi

    KPK Panggil Ketua DPRD Bekasi sebagai Saksi Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi

    Nasional
    Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

    Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.