Kompas.com - 25/06/2013, 06:21 WIB
Para mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bandung Raya menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, menyerukan penolakan terhadap rancangan undang-undang organisasi masyarakat (RUU Ormas), Jumat (5/4/2013). KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHOPara mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bandung Raya menggelar aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, menyerukan penolakan terhadap rancangan undang-undang organisasi masyarakat (RUU Ormas), Jumat (5/4/2013).
|
EditorPalupi Annisa Auliani

Namun, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengatakan bahwa syarat pendirian dalam draf RUU Ormas sudah diringankan. Misalnya, semula untuk membentuk ormas harus terdiri tujuh orang kini hanya perlu dilakukan oleh tiga orang.

Ormas, kata Malik, juga tidak perlu berbentuk badan hukum. Ormas yang tidak berbadan hukum nantinya hanya akan didata oleh pemerintah melalui aparatur di bawahnya.

Persyaratan pendirian ormas ini tercantum dalam Pasal 9-11. Berikut kutipan pasal-pasal tersebut:

Pasal 9:
"Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan."

Pasal 10:
"(1)    Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:
a.    badan hukum; atau
b.    tidak berbadan hukum."

Ketentuan dan tahapan pendaftaran ormas berbadan hukum tercantum pada Pasal 14-16. Sementara itu, untuk ormas tidak berbadan hukum, pendaftaran dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar dan sejumlah syarat administratif lainnya.

4. Sanksi

RUU Ormas dinilai memiliki banyak pasal karet yang bakal menimbulkan persoalan di tataran implementasi. Al-Araf mencontohkan, organisasi anti-korupsi yang menyuarakan penindakan terhadap pejabat publik yang terlibat korupsi dapat dianggap mengganggu kedaulatan negara sehingga ormas itu terancam dibubarkan.

Namun, hal ini dibantah Malik Haramain. Dia mengatakan sejak awal, Pansus RUU Ormas sudah berusaha menghilangkan unsur represif yang ada pada draf awal RUU Ormas.

Oleh karena itu, kata Malik, di dalam RUU Ormas saat ini dimasukkan larangan yang lebih konkret sebagai dasar pemberian sanksi kepada ormas-ormas yang dianggap membandel.

Peraturan terkait larangan ini dijelaskan dalam Pasal 60, yang pada intinya melarang ormas menjadi afiliasi dari partai politik tertentu hingga larangan melakukan kegiatan berbau menghina SARA dan mengganggu ketertiban umum.

Adapun penjelasan tentang sanksi ada pada Pasal 61-83 memuat mekanisme penjatuhan sanksi mulai dari ormas berbadan hukum, tidak berbadan hukum, hingga ormas yang didirikan oleh orang asing.

Sanksi terberat yang bisa dijatuhkan kepada ormas yang dianggap melanggar adalah pembubaran. Namun, pembubaran hanya dapat dilakukan setelah ada keputusan Mahkamah Agung.

Di dalam Pasal 61 juga disebutkan bahwa pemerintah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya hanya menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas yang melanggar ketentuan, bukan dengan membubarkan ormas yang melanggar aturan.

5. Pendanaan

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

    Polri Akan Tindak Penimbun Minyak Goreng Rp 14.000, Ancamannya Denda Rp 50 Miliar

    Nasional
    7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

    7 Atensi Prabowo Terkait Pertahanan dalam Rapim Kemenhan 2022

    Nasional
    KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

    KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

    Nasional
    OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

    OTT Hakim PN Surabaya: Dugaan Kongkalikong Bubarkan Perusahaan untuk Bagi Keuntungan

    Nasional
    Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

    Bertambah 51, Total Pasien Covid-19 di Wisma Atlet 2.687

    Nasional
    Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

    Lebih dari 2.000 Kasus Covid-19 Sehari dan 1.000 Omicron, Indonesia Masuki Gelombang 3 Pandemi

    Nasional
    Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

    Itong Isanini Tersangka Suap, KY Ungkap Laporan Pelanggaran Etik Hakim di Jatim Ranking Dua

    Nasional
    Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

    Tertutupnya Mabes Polri soal Asal Usul Pelat Mirip Polisi yang Dimiliki Arteria Dahlan

    Nasional
    Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

    Itong Isnaini Tersangka, KY: Ada Dugaan Pelanggaran Etik Hakim

    Nasional
    Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

    Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

    Nasional
    Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan 'Hapus Dosa' Korporasi

    Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan "Hapus Dosa" Korporasi

    Nasional
    Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

    Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

    Nasional
    15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

    15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

    Nasional
    Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

    Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

    Nasional
    Kala Hakim Itong 'Ngamuk', Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

    Kala Hakim Itong "Ngamuk", Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.