Wakil Ketua DPR Pun Dukung Uji Materi UU APBN-P 2013

Kompas.com - 19/06/2013, 11:01 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman mempersilakan dan mendukung masyarakat untuk melakukan uji materi Undang-Undang (UU) APBN Perubahan 2013. Menurutnya, ada ketidakberesan dalam UU tersebut. Sohibul menuturkan, keanehan dalam UU APBN-P 2013 terletak pada salah satu pasal yang mengatur alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana lumpur Lapindo sebesar Rp 115 miliar. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 9 UU APBN-P 2013.

"Kita persilakan saja masyarakat, pasti kita mendukung bila diujimaterikan," kata Sohibul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Ketua DPP PKS ini menuturkan, Pasal 9 UU APBN-P sangat aneh karena di dalamnya terdapat kalimat yang menjelaskan detail peruntukan anggaran tersebut. Padahal menurutnya, kalimat detail bisa dituangkan dalam peraturan pemerintah.

"Silakan tafsirkan sendiri. Apakah Anda pernah lihat detail sebuah UU, apalagi APBN-P menyebut nama-nama desa dan kelurahan dalam sebuah UU? Harusnya ada di peraturan pemerintah. Tentu teman-teman kecolongan," ujarnya.

Seperti diketahui, semburan lumpur Lapindo terkait dengan PT Lapindo Brantas, Aburizal Bakrie, dan Partai Golkar. Pengalokasian anggaran untuk Lapindo disinyalir menjadi "mahar" untuk Partai Golkar supaya menyetujui pengesahan APBN-P 2013. Dalam APBN-P yang telah disahkan terdapat alokasi anggaran kompensasi jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Adapun alokasi untuk penanggulangan lumpur Lapindo tertuang dalam Pasal 9 Rancangan Undang-undang (RUU) Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. Dalam pasal tersebut dikatakan "Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Lapindo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013."

Di dalam pasal itu juga ditegaskan alokasi dana dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi. Pada poin selanjutnya, alokasi itu diatur untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 rukun tetangga, yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selanjutnya, dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Lapindo, anggaran belanja yang dialokasikan pada BPLS Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk penanganan tanggul utama ke Kali Porong yang mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong.

Partai Demokrat telah membantah dan menjamin tak ada "mahar" politik dengan partai tertentu dalam APBN-P 2013. Alokasi anggaran Rp 115 miliar dalam APBN-P 2013 perlu digelontorkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

    Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

    Nasional
    Kementerian PPPA Minta Orangtua Awasi Konten yang Diakses Anak di Internet

    Kementerian PPPA Minta Orangtua Awasi Konten yang Diakses Anak di Internet

    Nasional
    Survei Kemenhub: 19,9 Juta Penduduk Indonesia Ingin Mudik saat Libur Natal-Tahun Baru

    Survei Kemenhub: 19,9 Juta Penduduk Indonesia Ingin Mudik saat Libur Natal-Tahun Baru

    Nasional
    Manfaatkan Momentum Presidensi G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri e-Health Kolaborasi

    Manfaatkan Momentum Presidensi G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri e-Health Kolaborasi

    Nasional
    Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

    Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

    Nasional
    Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

    Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

    Nasional
    Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

    Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

    Nasional
    Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

    Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

    Nasional
    Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

    Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

    Nasional
    KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

    KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

    Nasional
    Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

    Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

    Nasional
    Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

    Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

    Nasional
    Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

    Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

    Nasional
    Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

    Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

    Nasional
    Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

    Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.