Kompas.com - 05/06/2013, 16:16 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Elite politik, terutama pimpinan partai politik, diharapkan bisa berperan mencegah konflik pada pemilu. Pasalnya, posisi mereka dinilai sangat vital untuk mencegah atau meredam konflik, khususnya pascapemilu kepala daerah.

Hal itu dikatakan politisi PDI Perjuangan, Adang Ruchiatna, dan politisi Partai Amanat Nasional, Bima Arya, saat diskusi di Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Adang bercerita pengalaman soal kekalahan PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2004. Saat itu, kata dia, para kader PDI Perjuangan di daerah marah atas kekalahan tersebut. Mereka merasa bahwa PDI Perjuangan telah dizalimi. Mereka akan melawan, tetapi dengan cara bakar-bakaran.

"Tapi Ibu Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan) katakan tidak, saya mau kita terima kekalahan ini. Jadi Ketum harus berwibawa. Kalau dia ngomong, apa saja pasti terjadi," kata Adang.

Bima mengatakan, berdasarkan pengalamannya menangani berbagai pilkada, salah satu faktor pemicu konflik saat pemilu adalah sikap calon kepala daerah dan tim suksesnya yang lebih mengedepankan kampanye negatif dan kampanye hitam. Mereka saling menghantam dengan membuka aib atau menyebarkan fitnah.

"Seharusnya kampanye positif yang mencerdaskan, menyampaikan program, mengangkat diri sendiri. Kalau berburuk sangka, itu karena tidak punya banyak kelebihan. Yang ditampilkan menyerang lawan. Ditambah lagi teknologi membantu kampanye hitam dengan rekayasa gambar," kata Bima.

Faktor lain, tambah Bima, adanya pragmatisme transaksional dalam pertarungan rekomendasi partai. Elite parpol, kata dia, bisa mati-matian mendorong calonnya yang telah memberi uang agar mendapat rekomendasi partai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Faktor lain, media. Banyak isu diolah di media. Saya percaya media kunci utama membangun opini, bisa negatif, bisa positif. Banyak media bermain dalam putaran politik sehingga semakin memperkeruh," kata dia.

Bima menambahkan, pangkal konflik adalah ketidakmampuan politisi menempatkan kepentingan yang lebih besar. Selama kepentingan pribadi ataupun parpol dikedepankan, kata dia, sampai kapan pun konflik tidak akan bisa dikelola dengan baik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Nasional
Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Nasional
Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Nasional
Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

Nasional
KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

Nasional
Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Nasional
Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Nasional
Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.