Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elite Politik Didesak Cegah Konflik Pemilu

Kompas.com - 05/06/2013, 16:16 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Elite politik, terutama pimpinan partai politik, diharapkan bisa berperan mencegah konflik pada pemilu. Pasalnya, posisi mereka dinilai sangat vital untuk mencegah atau meredam konflik, khususnya pascapemilu kepala daerah.

Hal itu dikatakan politisi PDI Perjuangan, Adang Ruchiatna, dan politisi Partai Amanat Nasional, Bima Arya, saat diskusi di Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Adang bercerita pengalaman soal kekalahan PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2004. Saat itu, kata dia, para kader PDI Perjuangan di daerah marah atas kekalahan tersebut. Mereka merasa bahwa PDI Perjuangan telah dizalimi. Mereka akan melawan, tetapi dengan cara bakar-bakaran.

"Tapi Ibu Megawati (Ketua Umum PDI Perjuangan) katakan tidak, saya mau kita terima kekalahan ini. Jadi Ketum harus berwibawa. Kalau dia ngomong, apa saja pasti terjadi," kata Adang.

Bima mengatakan, berdasarkan pengalamannya menangani berbagai pilkada, salah satu faktor pemicu konflik saat pemilu adalah sikap calon kepala daerah dan tim suksesnya yang lebih mengedepankan kampanye negatif dan kampanye hitam. Mereka saling menghantam dengan membuka aib atau menyebarkan fitnah.

"Seharusnya kampanye positif yang mencerdaskan, menyampaikan program, mengangkat diri sendiri. Kalau berburuk sangka, itu karena tidak punya banyak kelebihan. Yang ditampilkan menyerang lawan. Ditambah lagi teknologi membantu kampanye hitam dengan rekayasa gambar," kata Bima.

Faktor lain, tambah Bima, adanya pragmatisme transaksional dalam pertarungan rekomendasi partai. Elite parpol, kata dia, bisa mati-matian mendorong calonnya yang telah memberi uang agar mendapat rekomendasi partai.

"Faktor lain, media. Banyak isu diolah di media. Saya percaya media kunci utama membangun opini, bisa negatif, bisa positif. Banyak media bermain dalam putaran politik sehingga semakin memperkeruh," kata dia.

Bima menambahkan, pangkal konflik adalah ketidakmampuan politisi menempatkan kepentingan yang lebih besar. Selama kepentingan pribadi ataupun parpol dikedepankan, kata dia, sampai kapan pun konflik tidak akan bisa dikelola dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com