Priyo: Ada Pimpinan Teras Golkar yang Gerakkan Pemberitaan

Kompas.com - 03/06/2013, 14:48 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengaku mendapat tekanan yang cukup kuat dari internal maupun eksternal Partai Golkar. Menurut Priyo, ada beberapa pejabat teras Partai Golkar yang sengaja terus menggerakkan pemberitaan terkait dirinya.

"Saya agak sedih teman-teman di dalam (Golkar), ada segelintir pimpinan teras yang seperti sengaja menggerakkan pemberitaan," kata Priyo, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/6/2013).

Ia secara terbuka menyatakan mempersilakan jika ada yang ingin menggantikan posisinya baik di DPR maupun kepengurusan Golkar. Apalagi, kata dia, jabatannya sebagai pimpinan DPR hanya tinggal satu tahun lagi.

"Tapi caranya yang baik, tidak harus dengan cara seperti ini. Apalagi, saya selama ini orang baik, santun. Saya tahu betul masalah ini, ini risiko saya. Tapi tetap ada tata kramalah kalau ada teman (terkena masalah). Ya minimal doalah. Jangan justru dorong-dorong ada aspek pemberitaan," kata Priyo.

Priyo kembali menegaskan tidak terlibat dalam terlibat kasus dugaan korupsi proyek Al Quran dan laboratorium di Kementerian Agama. Ia mengaku siap jika diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sebenarnya kalau boleh, saya agak keberatan (diperiksa KPK). Tapi kalau KPK tetap memanggil saya, saya harus siap dan patuh," pungkas Priyo.

Seperti diberitakan, nama Priyo muncul dalam rekaman sadapan yang diputar di sidang terdakwa Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetya, di Pengadilan Tipikor Jakarta. Nama Priyo disingkat PBS. Belakangan, nama Priyo disebut hanya dicatut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapula catatan tangan yang berisi Priyo mendapat jatah fee dari proyek sebesar 1 persen. Ada pula lima pihak lain, yakni Senayan (Zulkarnaen) sebesar 6 persen, Vasco Ruseimy 2 persen, kantor 0,5 persen, Fahd 3,25 persen, dan Dendy 2,25 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

    Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

    Nasional
    Di hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

    Di hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

    Nasional
    Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

    Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

    Nasional
    Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

    Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

    [POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

    Nasional
    Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

    Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

    Nasional
    Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

    Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

    Nasional
    Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Luhut Sebut Pemerintah Tak Akan Lockdown untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

    Nasional
    Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

    Muncul Varian Omicron, Menkes: Tidak Perlu Panik

    Nasional
    Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

    Pemerintah Pastikan Tempat Karantina Akan Kerja Keras Cegah Varian Omicron dari Luar Negeri

    Nasional
    Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

    Ini Daftar 11 Negara yang Warganya Dilarang Masuk RI untuk Cegah Varian Omicron

    Nasional
    Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

    Menkes: Sampai Sekarang Indonesia Belum Teramati Adanya Varian Omicron

    Nasional
    Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

    Cegah Varian Corona Omicron, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 7 Hari

    Nasional
    WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

    WNI dari Negara Afrika bagian Selatan dan Hongkong Wajib Karantina 14 Hari

    Nasional
    Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

    Terendah Selama 2021, Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 1 dalam Sehari

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.