Kompas.com - 03/06/2013, 10:29 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Ketiga, Pemilu 2009 diwarnai penyalahgunaan alokasi anggaran negara. Ketika itu diluncurkan program-program prorakyat yang kemudian disinyalir tak lebih sebagai upaya menjaring simpati publik. Di tingkat kementerian, banyak program kementerian yang difokuskan untuk membantu penduduk di daerah pemilihan sang menteri yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Keempat, Pemilu 2009 diwarnai kekacauan pengolahan data. Sistem berbasis teknologi informasi gagal total. Pengolahan data kacau balau. Saking kacaunya, terdapat seorang caleg yang mendapatkan suara melebihi jumlah pemilih di seluruh Indonesia.

Setidaknya empat hal itu membuat Pemilu 2009 tidak berkeadilan. Dengan tidak terpenuhinya prasyarat keadilan, sulit bagi kita untuk mengategorikan Pemilu 2009 ke dalam pemilu demokratis-liberal.

Pemilu tersebut adalah pemilu yang anarkistis. Anarkisme yang dikira sebagai demokratis-liberal itu telah menghasilkan kepemimpinan Republik yang dipenuhi para bedebah. Mereka, para bedebah, tidak memedulikan negara dan rakyat. Para bedebah itu sibuk memperkaya diri dengan uang haram, bermegah-megah dalam lumpur penuh kotoran.

Keutamaan

Apakah Pemilu 2014 akan lebih baik? Atau mengulangi pemilu sebelumnya sebagai pemilu anarkistis yang menjadi pintu masuk bagi banyak bedebah?

Penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, berperan signifikan dalam perbaikan kualitas pemilu. Syaratnya, kedua lembaga penguasa dalam rezim pemilu ini harus mampu menunjukkan keutamaan.

Bagaimana agar KPU dan Bawaslu mampu menunjukkan keutamaan, terutama keutamaan keadilan. Kualitas komisionernya adalah penentu apakah penyelenggara pemilu akan mampu menunjukkan keutamaan keadilan. Penyelenggara pemilu yang berkeutamaan tidak hanya memerankan diri sebagai petugas administratif.

Komisioner KPU dan Bawaslu yang berkeutamaan tidak hanya melaksanakan tahapan pemilu secara prosedural, tetapi juga dengan memperhatikan kualitas dan integritas. Prinsip seperti keadilan dan kejujuran menjadi pegangan.

Mencermati langkah dan kebijakan penyelenggara pemilu, terutama KPU, tampaknya tidak mengutamakan terciptanya keadilan, apalagi kejujuran. KPU terlihat hanya berisi orang-orang berketerampilan.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kala Komisi II Debat 'Bau Balsem' Saat Rapat dengan Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Kala Komisi II Debat "Bau Balsem" Saat Rapat dengan Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Nasional
    Pemerintah Bakal Buka 758.018 Formasi Guru PPPK untuk 2022

    Pemerintah Bakal Buka 758.018 Formasi Guru PPPK untuk 2022

    Nasional
    Kabar Delegasi Indonesia ke Israel untuk Studi Penanganan Covid-19, Kemenlu Mengaku Tak Tahu

    Kabar Delegasi Indonesia ke Israel untuk Studi Penanganan Covid-19, Kemenlu Mengaku Tak Tahu

    Nasional
    Pemerintah Berencana Perbanyak PPPK di Formasi ASN

    Pemerintah Berencana Perbanyak PPPK di Formasi ASN

    Nasional
    Sepak Terjang Mayjen Agus Subiyanto, Pangdam Siliwangi yang Berpeluang Jadi Pangkostrad

    Sepak Terjang Mayjen Agus Subiyanto, Pangdam Siliwangi yang Berpeluang Jadi Pangkostrad

    Nasional
    KPK Amankan Sejumlah Uang saat OTT di Langkat

    KPK Amankan Sejumlah Uang saat OTT di Langkat

    Nasional
    Jokowi Imbau Masyarakat Tak ke Luar Negeri, Epidemiolog: Harusnya Ada Peraturan yang Mengikat

    Jokowi Imbau Masyarakat Tak ke Luar Negeri, Epidemiolog: Harusnya Ada Peraturan yang Mengikat

    Nasional
    Ketika Arteria Disemprot Ridwan Kamil hingga Rekan Satu Partai Gara-gara Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot

    Ketika Arteria Disemprot Ridwan Kamil hingga Rekan Satu Partai Gara-gara Minta Kajati Berbahasa Sunda Dicopot

    Nasional
    Tak Semua Kementerian Pindah, Pengalihan ASN ke Ibu Kota Baru Bertahap

    Tak Semua Kementerian Pindah, Pengalihan ASN ke Ibu Kota Baru Bertahap

    Nasional
    Munarman Bantah Pernyataan Saksi Terkait Baiat Pada ISIS

    Munarman Bantah Pernyataan Saksi Terkait Baiat Pada ISIS

    Nasional
    Minta Maaf Atas Perilaku Sekjen Kemensos, Risma: Kalau Saya Harus Duduk di Bawah, Akan Saya Lakukan

    Minta Maaf Atas Perilaku Sekjen Kemensos, Risma: Kalau Saya Harus Duduk di Bawah, Akan Saya Lakukan

    Nasional
    Mayjen Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Dinilai Punya Kans Jadi Pangkostrad

    Mayjen Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Dinilai Punya Kans Jadi Pangkostrad

    Nasional
    Munarman Hadiri Kegiatan Baiat ISIS, Panitia: FPI Tidak Memusuhi Kami

    Munarman Hadiri Kegiatan Baiat ISIS, Panitia: FPI Tidak Memusuhi Kami

    Nasional
    Update Resmi Pemerintah Tonga: Berikut Rincian Korban Jiwa Tsunami Sejauh Ini, Tak Ada WNI

    Update Resmi Pemerintah Tonga: Berikut Rincian Korban Jiwa Tsunami Sejauh Ini, Tak Ada WNI

    Nasional
    Diminta Ridwan Kamil Minta Maaf ke Warga Sunda, Arteria Dahlan Persilakan Lapor ke MKD

    Diminta Ridwan Kamil Minta Maaf ke Warga Sunda, Arteria Dahlan Persilakan Lapor ke MKD

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.