Kompas.com - 29/05/2013, 11:56 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung Basrief Arief memastikan kejaksaan akan melakukan eksekusi terhadap terpidana korupsi yang menjabat Bupati Aru, Maluku, Teddy Tengko. Eksekusi akan berkoordinasi dengan kepolisian.

"Akan melakukan koordinasi terutama pihak kepolisian dan ini sudah dapat respons cukup baik untuk pelaksanaan itu. Semoga saja mudah-mudahan dalam minggu ini kami sudah dapat laksanakan," ujar Basrief, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2013).

Basrief berharap eksekusi berjalan lancar. Hambatan dalam melakukan eksekusi, terang Basrief, tak akan menyurutkan langkah Kejaksaan. Dia mengatakan, jaksa eksekutor melaksanakan eksekusi sesuai perintah undang-undang.

"Dalam melakukan eksekusi itu jaksa tidak akan surut, meskipun terjadi tindakan yang menurut saya memprihatinkan dalam penegakan hukum," katanya.

Seperti diberitakan, Kejaksaan pernah gagal mengeksekusi Theddy di Bandara Soekarno Hatta pada Desember 2012, karena dihadang oleh sekelompok orang. Kemudian, pada Sabtu (18/5/2013), dua jaksa yang memantau gerak-gerik Teddy di Kantor Bupati tiba-tiba dianiaya oleh sekelompok orang tak dikenal. Sekelompok orang itu diduga pendukung Teddy.

Teddy menganggap sudah tak terbelit dalam kasus hukum. Dia juga telah aktif kembali menjabat sebagai Bupati Aru. Teddy divonis bersalah mengorupsi APBD Aru tahun 2006-2007 oleh Mahkamah Agung (MA), 10 April 2012. Putusan itu menjatuhkan pidana penjara empat tahun, denda Rp 500 juta, dan keharusan mengganti kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar. Namun, sejak putusan dijatuhkan, Teddy bersama kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, menolak memenuhi panggilan eksekusi oleh kejaksaan.

Upaya eksekusi pun berulang kali gagal. Alasannya, putusan MA atas Teddy Tengko tidak bisa dieksekusi karena tidak memenuhi Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, yaitu tidak ada perintah ditahan. Yusril saat itu melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan non-executable atau non-eksekutorial (putusan tidak dapat dilaksanakan) terhadap putusan MA. Pengadilan Negeri Ambon sempat mengabulkan permohonan tersebut pada 12 September 2012.

Akan tetapi, Kepala Kejaksaan Negeri Dobo kembali mengajukan permohonan pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Ambon ke MA pada 25 September 2012. MA akhirnya menyatakan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Ambon batal dan tidak berkekuatan hukum. Sesuai ketentuan Pasal 1 butir 6 (a) jo Pasal 270 KUHAP, maka putusan MA nomor 161 K/PID.SUS/2012 10 April 2012 telah berkekuatan hukum tetap dan wajib untuk dilaksanakan eksekusi oleh jaksa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    4 Eks Anggota DPRD Jambi yang Terlibat Suap Pengesahan RAPBD Dijebloskan ke Lapas

    4 Eks Anggota DPRD Jambi yang Terlibat Suap Pengesahan RAPBD Dijebloskan ke Lapas

    Nasional
    Pemerintah-DPR Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua, Ketua MRP: Saya Lelah

    Pemerintah-DPR Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua, Ketua MRP: Saya Lelah

    Nasional
    Makna di Balik Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina

    Makna di Balik Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina

    Nasional
    3 Provinsi Baru di Papua Disahkan: Antara Mitos Kesejahteraan dan Kuasa Jakarta di Bumi Cenderawasih

    3 Provinsi Baru di Papua Disahkan: Antara Mitos Kesejahteraan dan Kuasa Jakarta di Bumi Cenderawasih

    Nasional
    BERITA FOTO: Suasana Pertemuan Jokowi dan Vladimir Putin di Kremlin

    BERITA FOTO: Suasana Pertemuan Jokowi dan Vladimir Putin di Kremlin

    Nasional
    Temui Zelensky-Putin, Jokowi Dinilai Ingin Dikenang sebagai Pemimpin yang Damaikan Konflik

    Temui Zelensky-Putin, Jokowi Dinilai Ingin Dikenang sebagai Pemimpin yang Damaikan Konflik

    Nasional
    DPR Sebut Ada Wacana Pembentukan Badan Pengawas untuk Ganja Medis

    DPR Sebut Ada Wacana Pembentukan Badan Pengawas untuk Ganja Medis

    Nasional
    Prabowo Sambut Kedatangan Jokowi di Bandara Abu Dhabi Usai dari Eropa

    Prabowo Sambut Kedatangan Jokowi di Bandara Abu Dhabi Usai dari Eropa

    Nasional
    Tingginya Biaya Politik dan Potensi Korupsi yang Ditimbulkan...

    Tingginya Biaya Politik dan Potensi Korupsi yang Ditimbulkan...

    Nasional
    Dewas KPK Gelar Sidang Etik Lili Pintauli pada 5 Juli

    Dewas KPK Gelar Sidang Etik Lili Pintauli pada 5 Juli

    Nasional
    Menlu Negara G20 Bakal Hadiri Pertemuan Para Menlu, Mayoritas secara Fisik

    Menlu Negara G20 Bakal Hadiri Pertemuan Para Menlu, Mayoritas secara Fisik

    Nasional
    Melihat Alasan Jokowi 'Nekat' Datangi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang

    Melihat Alasan Jokowi "Nekat" Datangi Rusia dan Ukraina di Tengah Perang

    Nasional
    RI-UEA Teken Protokol Kerja Sama Pengembangan Industri Pertahanan

    RI-UEA Teken Protokol Kerja Sama Pengembangan Industri Pertahanan

    Nasional
    Tiba di Abu Dhabi, Jokowi Segera Bertemu Investor dan Pebisnis UEA

    Tiba di Abu Dhabi, Jokowi Segera Bertemu Investor dan Pebisnis UEA

    Nasional
    'Yang Bisa Menghentikan Saya Cuma Satu, Allah SWT, Melalui Kematian'

    "Yang Bisa Menghentikan Saya Cuma Satu, Allah SWT, Melalui Kematian"

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.