Kompas.com - 29/05/2013, 11:56 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung Basrief Arief memastikan kejaksaan akan melakukan eksekusi terhadap terpidana korupsi yang menjabat Bupati Aru, Maluku, Teddy Tengko. Eksekusi akan berkoordinasi dengan kepolisian.

"Akan melakukan koordinasi terutama pihak kepolisian dan ini sudah dapat respons cukup baik untuk pelaksanaan itu. Semoga saja mudah-mudahan dalam minggu ini kami sudah dapat laksanakan," ujar Basrief, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2013).

Basrief berharap eksekusi berjalan lancar. Hambatan dalam melakukan eksekusi, terang Basrief, tak akan menyurutkan langkah Kejaksaan. Dia mengatakan, jaksa eksekutor melaksanakan eksekusi sesuai perintah undang-undang.

"Dalam melakukan eksekusi itu jaksa tidak akan surut, meskipun terjadi tindakan yang menurut saya memprihatinkan dalam penegakan hukum," katanya.

Seperti diberitakan, Kejaksaan pernah gagal mengeksekusi Theddy di Bandara Soekarno Hatta pada Desember 2012, karena dihadang oleh sekelompok orang. Kemudian, pada Sabtu (18/5/2013), dua jaksa yang memantau gerak-gerik Teddy di Kantor Bupati tiba-tiba dianiaya oleh sekelompok orang tak dikenal. Sekelompok orang itu diduga pendukung Teddy.

Teddy menganggap sudah tak terbelit dalam kasus hukum. Dia juga telah aktif kembali menjabat sebagai Bupati Aru. Teddy divonis bersalah mengorupsi APBD Aru tahun 2006-2007 oleh Mahkamah Agung (MA), 10 April 2012. Putusan itu menjatuhkan pidana penjara empat tahun, denda Rp 500 juta, dan keharusan mengganti kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar. Namun, sejak putusan dijatuhkan, Teddy bersama kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, menolak memenuhi panggilan eksekusi oleh kejaksaan.

Upaya eksekusi pun berulang kali gagal. Alasannya, putusan MA atas Teddy Tengko tidak bisa dieksekusi karena tidak memenuhi Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, yaitu tidak ada perintah ditahan. Yusril saat itu melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan non-executable atau non-eksekutorial (putusan tidak dapat dilaksanakan) terhadap putusan MA. Pengadilan Negeri Ambon sempat mengabulkan permohonan tersebut pada 12 September 2012.

Akan tetapi, Kepala Kejaksaan Negeri Dobo kembali mengajukan permohonan pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Ambon ke MA pada 25 September 2012. MA akhirnya menyatakan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Ambon batal dan tidak berkekuatan hukum. Sesuai ketentuan Pasal 1 butir 6 (a) jo Pasal 270 KUHAP, maka putusan MA nomor 161 K/PID.SUS/2012 10 April 2012 telah berkekuatan hukum tetap dan wajib untuk dilaksanakan eksekusi oleh jaksa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

    Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

    Nasional
    Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

    Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

    Nasional
    Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

    Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

    Nasional
    Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

    Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

    Nasional
    UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

    UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

    Nasional
    KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

    KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

    Nasional
    Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

    Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen

    Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen

    Nasional
    Kasus Brigadir J, Penyidik Polda Metro Jaya Berpangkat AKBP Diamankan di Mako Brimob

    Kasus Brigadir J, Penyidik Polda Metro Jaya Berpangkat AKBP Diamankan di Mako Brimob

    Nasional
    Irjen Ferdy Sambo Akui Rencanakan Pembunuhan Brigadir J

    Irjen Ferdy Sambo Akui Rencanakan Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    Wakil Ketua KPK: KPK Tak Harus Tangani Korupsi Besar

    Wakil Ketua KPK: KPK Tak Harus Tangani Korupsi Besar

    Nasional
    Menurut Komnas HAM, Penyidik Berhak Tak Gamblang Ungkap Motif Sambo Bunuh Brigadir J

    Menurut Komnas HAM, Penyidik Berhak Tak Gamblang Ungkap Motif Sambo Bunuh Brigadir J

    Nasional
    Polisi: Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Martabatnya Terluka Baru Pengakuan di BAP

    Polisi: Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Martabatnya Terluka Baru Pengakuan di BAP

    Nasional
    Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri, Upaya Temukan Tersangka Korupsi Rp 78 T

    Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri, Upaya Temukan Tersangka Korupsi Rp 78 T

    Nasional
    Kapolri Resmi Bubarkan Satgassus Polri

    Kapolri Resmi Bubarkan Satgassus Polri

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.