Djoko Suruh Teddy Antarkan 4 Kardus Uang untuk Anggota DPR

Kompas.com - 28/05/2013, 16:08 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua panitia pengadaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Rusmawan mengaku pernah diperintah atasannya, Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, untuk memberikan sejumlah dana kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Teddy, perintah ini sesuai dengan arahan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, yang ketika itu masih menjadi anggota DPR sekaligus anggota Badan Anggaran DPR.

"Sesuai dengan perkataan Nazaruddin, kami diperintahkan untuk menyerahkan dana-dana kepada anggota dewan," kata Teddy saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi simulator SIM dengan terdakwa Djoko Susilo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Teddy tidak begitu ingat kapan perintah untuk memberikan uang itu disampaikan Djoko. Seingat Teddy, dana untuk anggota DPR itu diberikan di tengah-tengah proses pengadaan proyek simulator roda dua dan roda empat dalam kurun waktu 2011-2012.

Ketika itu, menurut Teddy, Nazaruddin menawarkan anggaran Rp 600 miliar untuk kepolisian. "Nazaruddin menyampaikan bahwa Rp 600 miliar itu masuk dalam bagian pendidikan sehingga bisa diturunkan ke polisi untuk pendidikan. Akhirnya kita mengusulkan di Lantas,” ungkap Teddy.

Anggaran ini bukan khusus untuk proyek simulator SIM, melainkan untuk anggaran kepolisian secara keseluruhan.

"Kalau satu mata anggaran dengan simulator, tidak ada. Tapi, kalau anggaran seluruh anggaran keseluruhan, hanya level pimpinan yang bicarakan, kami hanya mengantarkannya," ucap Teddy.

Anak buah Djoko ini pun mengaku tidak tahu pasti berapa dana yang diantarkan untuk anggota DPR tersebut. Akan tetapi, seingatnya, ada empat kardus uang yang diantarkannya kepada anggota DPR, khususnya kelompok Banggar DPR.

"Dikumpulkan (uangnya) di Nazaruddin," tambahnya.

Namun, saat didesak anggota majelis hakim, Teddy mengungkapkan kalau nilai uang yang diserahkan kepada anggota DPR itu mencapai Rp 4 miliar. Menurut Teddy, uang itu berasal dari pinjaman primkopol.

"Yang mengeluarkan uang adalah saya, Rp 4 miliar. Saya yang menghitung empat miliar, ada kuitansinya," kata Teddy dengan suara lantang.

Teddy juga menyebut nama anggota DPR selain Nazaruddin yang menurutnya diberikan dana tersebut. "Yang hadir bukan Nazar saja, ada Nazar, Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Desmond, ada Pak Herman," ucapnya.

Ikuti berita terkait dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Baca tentang


    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

    Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

    Nasional
    Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

    Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

    Nasional
    Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

    Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

    Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

    Nasional
    Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

    Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

    Nasional
    KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

    KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

    Nasional
    UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    Nasional
    Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

    Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

    Nasional
    Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

    Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

    Nasional
    UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

    UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

    Nasional
    UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

    UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

    UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

    Nasional
    UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

    UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

    Nasional
    LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

    LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X