Kompas.com - 27/05/2013, 19:46 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengkritik Korps Lalu Lintas Polri atas ketiadaan kertas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di sejumlah daerah. Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Pudji Hartanto harus bertanggung jawab atas tidak profesionalnya dalam memberi pelayanan publik.

"Kapolri (Jenderal Timur Pradopo) harus segera mengganti Kakorlantas karena tidak mampu mengantisipasi situasi sehingga Polri tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane di Jakarta, Senin ( 27/5/2013 ).

Neta mengatakan, jika tidak ada tindakan tegas, bukan tidak mungkin nantinya Korlantas akan kekurangan blangko surat izin mengemudi (SIM). Ia juga mengkritik tidak adanya penjelasan kongkrit dari Polri kapan pelayanan STNK dan BPKB berjalan normal.

Neta menambahkan, jika Polri memang tidak mampu memberikan pelayanan STNK dan BPKB, sebaiknya Polri menyerahkan kewenangan tersebut kepada Kementerian Perhubungan. Sebaiknya Polri fokus penindakan pelanggaran lalu lintas.

"Selama ini Polri melakukan monopoli, yakni pembuat kebijakan, pelayanan adminsitrasi, dan sebagai penindak. Aksi borong kewenangan ini menunjukkan keserakahan Polri. Kini terbukti Korlantas tidak becus mengurus pengadaan STNK dan BPKB," pungkas Neta.

Seperti diberitakan, Kepolisian terpaksa menggunakan blangko STNK dan BPKB sementara. Surat keterangan sementara BPKB dan STNK berlaku enam bulan sejak tanggal dikeluarkan. Setelah habis, masyarakat harus mengganti dengan yang asli.

Pihak Korlantas beralasan berhati-hati dalam proses pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan blangko STNK dan BPKB. Pengadaan barang atau pencetakan baru dapat dilakukan setelah penandatanganan kontrak pada Juni 2013.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Nasional
Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nasional
Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

Nasional
Sandiaga Sebut Ada Sejumlah Daerah yang Sedang Disiapkan untuk Sambut Wisatawan

Sandiaga Sebut Ada Sejumlah Daerah yang Sedang Disiapkan untuk Sambut Wisatawan

Nasional
Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Gelombang Ketiga Pasti Terjadi Kalau Tidak Kita Cegah

Pimpinan Komisi IX: Gelombang Ketiga Pasti Terjadi Kalau Tidak Kita Cegah

Nasional
Partai Ummat Minta Jokowi Tepati Janji Tak Gunakan APBN untuk Proyek Kereta Cepat

Partai Ummat Minta Jokowi Tepati Janji Tak Gunakan APBN untuk Proyek Kereta Cepat

Nasional
Ini Isi Resolusi Jihad KH Hasyim Asy'ari yang Jadi Dasar Hari Santri Nasional

Ini Isi Resolusi Jihad KH Hasyim Asy'ari yang Jadi Dasar Hari Santri Nasional

Nasional
Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Materi Laporan Sumir

Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Materi Laporan Sumir

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Fadjroel Sebut Capaian Vaksinasi Covid-19 Jadi Catatan Menonjol

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Fadjroel Sebut Capaian Vaksinasi Covid-19 Jadi Catatan Menonjol

Nasional
Golkar Sebut Pemerintah Sukses Kendalikan Pandemi Covid-19

Golkar Sebut Pemerintah Sukses Kendalikan Pandemi Covid-19

Nasional
Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim Tutup Usia

Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim Tutup Usia

Nasional
Soal Pergantian Panglima TNI, Istana: Sabar, Presiden Akan Putuskan yang Terbaik

Soal Pergantian Panglima TNI, Istana: Sabar, Presiden Akan Putuskan yang Terbaik

Nasional
Partai Ummat Sebut Rapor Merah Warnai 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

Partai Ummat Sebut Rapor Merah Warnai 7 Tahun Pemerintahan Jokowi

Nasional
Pertebal Kekuatan Pertahanan Udara, KSAU Resmikan 4 Satuan Baru di Natuna

Pertebal Kekuatan Pertahanan Udara, KSAU Resmikan 4 Satuan Baru di Natuna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.