Kompas.com - 21/05/2013, 14:36 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta membantah tudingan yang ditujukan terhadap partainya terkait rencana PKS meraup dana kementerian hingga Rp 2 triliun. Menurut dia, selama ini PKS tidak pernah membahas adanya soal pendanaan tersebut.

"Itu beyond imagination," kata Anis singkat seusai bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Selasa (21/5/2013).

PKS, menurut Anis, tidak mengetahui soal pembicaraan mengenai pengumpulan dana antara mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq dan teman dekatnya Ahmad Fathanah. "Kalaupun ada pembahasan secara individu (antara LHI dan Fathanah), kami tidak tahu. Kalau sebagai partai, kami tidak pernah membicarakan itu," katanya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menjelaskan, pendanaan partainya murni berasal dari kader. Ia mengatakan, tudingan yang menyudutkan PKS hendak meraup dana kementerian hingga Rp 2 triliun adalah rekayasa untuk menjelekkan PKS. Mahfudz mengungkapkan, sejauh ini tim pemenangan PKS dalam Pemilu 2014 belum membicarakan soal pendanaan partai.

"Saya termasuk orang yang ikut menyusun konsep pemenangan PKS di 2014. Kami bahkan belum bicara sama sekali soal pendanaan, anggarannya," ujar Mahfudz, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2013).

Sebelumnya, tersangka pembobol Bank Jabar, Yudi Setiawan, mengaku menyerahkan uang miliaran rupiah kepada petinggi PKS. PKS mengejar target dana partai triliunan rupiah untuk kampanye Pemilu 2014. Hal ini terungkap dalam laporan utama majalah Tempo edisi pekan ini yang berjudul "Selingkuh Fathanah dan Partai Dakwah".

Yudi mengaku melakukan pertemuan bersama Luthfi pada 12 Juli 2012 dalam perjamuan makan siang di kantor Yudi, Jalan Cipaku I Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luthfi saat itu masih menjadi Presiden PKS. Dia ditemani karibnya, Ahmad Fathanah.

Dalam pertemuan itu, Luthfi mengungkapkan, partainya butuh mitra pebisnis guna mengumpulkan dana. Ada papan tulis yang mencatat semua pembicaraan, dan seorang karyawan Yudi yang memotretnya. Di papan tulis itu ada beragam program PKS guna menjaring dana. Pada kolom teratas disebutkan tertulis PKS dan angka Rp 2 triliun. Di sebelahnya ada nama Luthfi dan Hilmi. Berikutnya, pada tiga kolom tertulis masing-masing Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial.

Yudi pun mulai mengikuti proyek di Kementan, yakni pengadaan benih, kopi, dan teh senilai Rp 189 miliar dan alat laboratorium pertanian senilai Rp 100 miliar. Sejak Yudi mengikuti lelang, Luthfi kerap menagih dana. Yudi pun menyerahkan sejumlah uang kepada Luthfi melalui Ahmad Fathanah. Mahfudz menuding semua pengakuan itu hanyalah sebuah rekayasa.

"Menurut saya, ini rekayasa-rekayasa aneh yang saya enggak mengerti. Tapi kok saya menduga dari sejumlah fakta yang diajukan KPK makin memperkuat indikasi saya bahwa memang benar dari enam bulan lalu, PKS sedang ditarget untuk dicari kesalahannya," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

    Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

    Nasional
    Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

    Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

    Nasional
    PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

    PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

    Nasional
    Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

    Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

    Nasional
    Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

    Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

    Nasional
    Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

    Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

    Nasional
    PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

    PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

    Nasional
    UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

    UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

    Nasional
    Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

    Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

    Nasional
    Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

    Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

    Nasional
    PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

    PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

    Nasional
    Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

    Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

    Nasional
    PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

    PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

    Nasional
    Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

    Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

    Nasional
    Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

    Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.