Kompas.com - 28/04/2013, 13:52 WIB
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com — Eko Hendro Purnomo atau yang akrab disapa Eko "Patrio" merupakan salah satu artis yang akan menyemarakkan Pemilihan Legislatif 2014 mendatang. Eko yang sebelumnya sudah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini kembali maju dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII. Eko mengaku sebagai salah satu selebriti, dia menyadari hal itu justru menjadi beban tersendiri.

"Buat saya justru itu beban. Kami modal sosial seperti popularitas itu sebenarnya hanya 10 persen. Nggak pengaruh banget. Kalau hanya andalkan popularitas tidak akan terpilih. Ingat Pemilu 2009 kan banyak artis yang tidak lolos," ujar Eko.

Menurut Eko, seorang artis yang ingin maju sebagai wakil rakyat harus melepaskan dunia gemerlap keartisan. Eko menyadari, sebagai wakil rakyat harus bersedia melayani. Sementara itu, banyak artis yang belum siap melayani dan selalu meminta dilayani.

"Oleh karena itu, menjadi artis tidak serta merta bisa langsung terpilih. Menurut saya yang paling penting ada turun ke dapil. Tanpa itu, popularitas percuma," ujar Eko yang kini ditempatkan di Komisi X yang membidangi pendidikan dan olahraga.

Eko mengatakan, dalam sebulan dia selalu menyempatkan diri berkeliling daerah pemilihannya, seperti Mojokerto, Nganjuk, dan Jombang. Setiap kali datang, Eko menyempatkan diri berkomunikasi dengan para konstituen. "Caranya yang sederhana saja, misalnya kami datang ke acara pengajian, kalau ada pesta panen juga datang. Selain itu, saya juga sosialisasi empat pilar," kata Eko.

Dengan cara seperti itu, Eko mengaku bisa menekan biaya kampanyenya. Hal serupa juga akan diterapkan pembawa acara dan pelawak grup Patrio ini pada Pemilu 2014 mendatang. Eko memperkirakan ongkos politik yang dibutuhkannya dalam berkampanye mencapai Rp 375 juta.

"Untuk pemilu yang sekarang lebih kecil karena saya sudah punya jaringan. Kalau diperkirakan, dana kampanyenya paling besar untuk atribut seperti spanduk, baliho, umbul-umbul," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dicari, Partai-Partai 'Pemersatu' Bangsa

Dicari, Partai-Partai "Pemersatu" Bangsa

Nasional
Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Jemaah Haji Indonesia dengan Risiko Tinggi Bakal Dikawal Selama Wukuf

Nasional
Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Nasional
Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.