Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Tunda Pembahasan RUU Pilpres

Kompas.com - 10/04/2013, 19:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Presiden (Pilpres) Nomor 32 Tahun 2008 akhirnya ditunda hingga masa sidang kelima tahun 2012-2013. Penundaan ini akibat tidak adanya kesepakatan antarsembilan fraksi pada rapat pengambilan keputusan yang dilakukan hari ini, Rabu (10/4/2013).

"RUU tentang pilpres ditunda dengan catatan PKS dan PPP menyampaikan minder head nota (catatan keberatan) pada paripurna nanti," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi Dimyati Natakusumah saat memimpin rapat pengambilan keputusan pada Rabu siang.

Anggota Baleg dari Fraksi PPP, Ahmad Yani, menyatakan, partainya menganggap perubahan Undang-Undang Pilpres adalah sebuah keniscayaan. Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu diatur seperti jabatan rangkap presiden.

"Menurut PPP adalah suatu keharusan untuk membatasi rangkap jabatannya karena Presiden harus konsentrasi untuk mengurus negara," katanya.

Sementara anggota Baleg dari Fraksi PKS Indra juga mengatakan, revisi UU Pilpres adalah sebuah kebutuhan di masa mendatang. "Kami tegaskan minder head nota ini untuk disampaikan ke paripurna. Persoalan monopoli iklan, media, biaya kampanye juga harus diperhatikan agar presiden yang terpilih nanti tidak hanya sekadar pencitraan," tuturnya.

Sementara itu, Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Golkar akhirnya tetap pada pandangannya bahwa revisi Undang-Undang Pilpres masih belum diperlukan. Adapun Fraksi Partai Gerindra bersikap sama dengan Fraksi PPP dan Fraksi PKS. Di dalam rapat pleno itu, Fraksi Partai Hanura tidak hadir.

"Dengan masukan-masukan itu, secara otomatis RUU ini belum sempurna dan perlu diperbaiki dan didalami. Oleh sebab itu, saya sampaikan hasil kesimpulan perubahan UU No 42/2008 ini ditunda untuk didalami kembali. Saya berharap panja ditugaskan kembali untuk melakukan pembahasan dan pendalaman," kata Dimyati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com