Kompas.com - 31/03/2013, 09:54 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

BALI, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Syarief Hasan sebagai Ketua Harian DPP Demokrat. SBY mengumumkan penunjukan Syarief dalam jumpa pers di Nusa Dua, Bali, Minggu (31/3/2013).

"Ketua Harian DPP Demokrat ini adalah lembaga baru hasil KLB yang akan dijabat Saudara Syarief Hasan," kata SBY.

Sementara, Marzuki Alie ditunjuk sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi yang sebelumnya dijabat Anas Urbaningrum. Adapun Ketua Harian Dewan Pembina dijabat oleh EE Mangindaan. Lembaga ini juga aktif mengoordinasikan kegiatan Dewan Pembina.

Posisi ketua harian adalah jabatan baru yang ada di struktural Partai Demokrat. Ini merupakan bagian dari syarat yang diajukan SBY sebelum menyatakan bersedia dipilih sebagai ketua umum. Ia mendelegasikan tugas ketua umum kepada Ketua Harian, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Majelis Tinggi. Ketua Harian ditetapkan untuk membantu SBY melaksanakan tugas partai. 

Sebelumnya, SBY mengumpulkan 33 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Restoran Laguna, Nusa Dua, Sabtu kemarin. Selain menyatakan kesanggupannya sebagai ketua umum, SBY juga menyodorkan 14 nama calon ketua harian.

Adapun 14 calon ketua harian itu seluruhnya adalah pengurus Partai Demokrat. Keempat belas nama itu sebagai berikut.
1. Hasan Basri Agus (Gubernur Jambi);
2. Sukarwo (Gubernur Jawa Timur);
3. Zainul Majdi (Gubernur Nusa Tenggara Barat);
4. Syarief Hasan (Menteri Koperasi dan UKM);
5. Roy Suryo (Menteri Pemuda dan Olahraga);
6. EE Mangindaan (Menteri Perhubungan);
7. Amir Syamsudin (Menteri Hukum dan HAM);
8. Jero Wacik (Menteri ESDM);
9. Max Sopacua (Wakil Ketua Umum Demokrat);
10. Jhonny Allen (Wakil Ketua Umum Demokrat);
11. Marzuki Alie (Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat);
12. Toto Riyanto (Direktur Eksekutif);
13. Nurhayati Ali Assegaf (Wakil Sekretaris Jenderal);
14. Sutan Bhatoegana (Ketua DPP Demokrat).

Keterpaksaan

KLB Demokrat yang digelar sejak Sabtu (30/3/2013) kemarin secara aklamasi memilih SBY sebagai Ketua Umum DPP Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum. Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum, SBY menyebutkan bahwa KLB adalah sebuah keterpaksaan. KLB dipilih karena tidak ada mekanisme lain yang dimungkinkan untuk mengikuti Pemilu 2014.

"KLB tidak kami kehendaki, tidak pernah kami rancang, terpaksa kami lakukan karena keadaan darurat di partai kami," kata SBY, Sabtu (30/3/2013) malam.

Keterpaksaan tersebut, ujar SBY, dalam konteks Partai Demokrat tak lagi punya ketua umum setelah Anas Urbaningrum menyatakan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada 23 Februari 2013.

Oleh karena itu, kata SBY, KLB merupakan cara Partai Demokrat untuk memiliki ketua umum baru dalam tenggat waktu singkat menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2014.

"Maka harus dipahami jabatan Ketua Umum (yang saya jabat ini) sementara, meskipun sah dan resmi," ujarnya.

Ikuti berita terkait dalam topik:
KLB Demokrat

 

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Main di Film Pendek, Moeldoko Perankan Sosok Petani

Main di Film Pendek, Moeldoko Perankan Sosok Petani

Nasional
KSP: Ironis Pejabat Tak Beri Contoh Menghormati Proses Hukum

KSP: Ironis Pejabat Tak Beri Contoh Menghormati Proses Hukum

Nasional
UPDATE 27 September 2022: Bertambah 1.976, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.425.849

UPDATE 27 September 2022: Bertambah 1.976, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.425.849

Nasional
Amnesty International: Merujuk Rekomendasi Komnas HAM, Kasus Brigadir J adalah Pelanggaran HAM Berat

Amnesty International: Merujuk Rekomendasi Komnas HAM, Kasus Brigadir J adalah Pelanggaran HAM Berat

Nasional
BPOM Tak Awasi Minuman Esteh Indonesia, Sebut Wewenang Dinas Kesehatan

BPOM Tak Awasi Minuman Esteh Indonesia, Sebut Wewenang Dinas Kesehatan

Nasional
Wakil Ketua KPK: Penyidikan terhadap Lukas Tak Akan Setop meski Ada Banyak Tambang Emas

Wakil Ketua KPK: Penyidikan terhadap Lukas Tak Akan Setop meski Ada Banyak Tambang Emas

Nasional
Sekjen PKS Sebut Alasan Digeser dari Ketua MKD DPR Hanya Rotasi Biasa

Sekjen PKS Sebut Alasan Digeser dari Ketua MKD DPR Hanya Rotasi Biasa

Nasional
Amnesty Internasional: Sidang Etik Kasus Brigadir J Harus Dialihkan Ke Persidangan Pidana

Amnesty Internasional: Sidang Etik Kasus Brigadir J Harus Dialihkan Ke Persidangan Pidana

Nasional
Pertemuan Ke-3 Sherpa G20 Diharapkan Sepakati Substansi Draf Leaders’ Declaration

Pertemuan Ke-3 Sherpa G20 Diharapkan Sepakati Substansi Draf Leaders’ Declaration

Nasional
Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Besok, Komisi III DPR Wawancara Dua Capim KPK Pengganti Lili

Nasional
Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Sidang Etik Brigjen Hendra Belum Ada Kepastian, Polri: Nanti Dipimpin Wairwasum

Nasional
Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Soal Kasus Lukas Enembe, Demokrat Minta KPK Hormati Hak Tersangka

Nasional
LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

LHKPN Adang Daradjatun yang Jadi Ketua MKD DPR, Punya Harta Rp 20 Miliar

Nasional
Amnesty International Sebut Penindakan 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J Belum Optimal

Amnesty International Sebut Penindakan "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J Belum Optimal

Nasional
Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Aturan PHK Karyawan, Benarkah UU Cipta Kerja Mudahkan Pemecatan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.