Kompas.com - 31/03/2013, 09:54 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

BALI, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Syarief Hasan sebagai Ketua Harian DPP Demokrat. SBY mengumumkan penunjukan Syarief dalam jumpa pers di Nusa Dua, Bali, Minggu (31/3/2013).

"Ketua Harian DPP Demokrat ini adalah lembaga baru hasil KLB yang akan dijabat Saudara Syarief Hasan," kata SBY.

Sementara, Marzuki Alie ditunjuk sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi yang sebelumnya dijabat Anas Urbaningrum. Adapun Ketua Harian Dewan Pembina dijabat oleh EE Mangindaan. Lembaga ini juga aktif mengoordinasikan kegiatan Dewan Pembina.

Posisi ketua harian adalah jabatan baru yang ada di struktural Partai Demokrat. Ini merupakan bagian dari syarat yang diajukan SBY sebelum menyatakan bersedia dipilih sebagai ketua umum. Ia mendelegasikan tugas ketua umum kepada Ketua Harian, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Majelis Tinggi. Ketua Harian ditetapkan untuk membantu SBY melaksanakan tugas partai. 

Sebelumnya, SBY mengumpulkan 33 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Restoran Laguna, Nusa Dua, Sabtu kemarin. Selain menyatakan kesanggupannya sebagai ketua umum, SBY juga menyodorkan 14 nama calon ketua harian.

Adapun 14 calon ketua harian itu seluruhnya adalah pengurus Partai Demokrat. Keempat belas nama itu sebagai berikut.
1. Hasan Basri Agus (Gubernur Jambi);
2. Sukarwo (Gubernur Jawa Timur);
3. Zainul Majdi (Gubernur Nusa Tenggara Barat);
4. Syarief Hasan (Menteri Koperasi dan UKM);
5. Roy Suryo (Menteri Pemuda dan Olahraga);
6. EE Mangindaan (Menteri Perhubungan);
7. Amir Syamsudin (Menteri Hukum dan HAM);
8. Jero Wacik (Menteri ESDM);
9. Max Sopacua (Wakil Ketua Umum Demokrat);
10. Jhonny Allen (Wakil Ketua Umum Demokrat);
11. Marzuki Alie (Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat);
12. Toto Riyanto (Direktur Eksekutif);
13. Nurhayati Ali Assegaf (Wakil Sekretaris Jenderal);
14. Sutan Bhatoegana (Ketua DPP Demokrat).

Keterpaksaan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KLB Demokrat yang digelar sejak Sabtu (30/3/2013) kemarin secara aklamasi memilih SBY sebagai Ketua Umum DPP Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum. Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum, SBY menyebutkan bahwa KLB adalah sebuah keterpaksaan. KLB dipilih karena tidak ada mekanisme lain yang dimungkinkan untuk mengikuti Pemilu 2014.

"KLB tidak kami kehendaki, tidak pernah kami rancang, terpaksa kami lakukan karena keadaan darurat di partai kami," kata SBY, Sabtu (30/3/2013) malam.

Keterpaksaan tersebut, ujar SBY, dalam konteks Partai Demokrat tak lagi punya ketua umum setelah Anas Urbaningrum menyatakan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada 23 Februari 2013.

Oleh karena itu, kata SBY, KLB merupakan cara Partai Demokrat untuk memiliki ketua umum baru dalam tenggat waktu singkat menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2014.

"Maka harus dipahami jabatan Ketua Umum (yang saya jabat ini) sementara, meskipun sah dan resmi," ujarnya.

Ikuti berita terkait dalam topik:
KLB Demokrat

 

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

    Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

    Nasional
    Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

    Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

    Nasional
    Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

    Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

    Nasional
    Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

    Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

    UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

    UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

    UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

    UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

    UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

    Nasional
    Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

    Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

    UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

    Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

    Nasional
    Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

    Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.