KPK Sita Dokumen Terkait Rusli dari Ruangan Setya dan Kahar

Kompas.com - 20/03/2013, 19:44 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyita tiga kardus dokumen dalam penggeledahan di tiga lokasi yang berlangsung pada Selasa (19/3/2013) kemarin. Ketiga lokasi itu adalah ruangan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dan anggota fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, serta di kantor PT Findomuda Desain Cipta di Gandaria, Jakarta.

“Dari hasil penggeledahan di tiga tempat, di PT Findomuda, dan di ruangan anggota DPR, penyidik menyita tiga kardus air mineral. Beberapa kardus itu kita temukan lebih banyak data dari PT Findo,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Menurutnya, dokumen dalam tiga kardus yang disita KPK tersebut ditengarai berkaitan dengan Gubernur Rusli Zainal dan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII di Riau tahun lalu. “Mengenai detilnya, saya tidak tahu,” kata Johan.

Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau yang menjerat Rusli dan sejumlah anggota DPRD Riau.

Selain melakukan penggeledahan di tiga lokasi tersebut, KPK menggeledah rumah Rusli di Jalan Pulau Panjang lV-13/40, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Hingga hari ini, penggeledahan di rumah tersebut masih berlangsung. Berdasarkan keterangan penyidik KPK di lapangan, sejumlah dokumen penting berhasil disita dari rumah Rusli.

Beberapa dokumen itu di antaranya, berkas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan rekening. Ketua rukun warga sekitar menambahkan kalau penyidik KPK juga menyita dokumen lain berupa surat tanda terima setoran, surat pembayaran Telkom, PAM, listrik, kartu kredit Bank Mandiri, dan paspor atas nama Damiati Aida Efendi, istri Rusli Zainal.

Saat dikonfirmasi mengenai paspor istri Rusli ini, Johan mengaku belum tahu apakah benar penyidik ikut menyita dokumen Keimigrasian tersebut.

Dalam kasus PON Riau, Rusli diduga melakukan tiga perbuatan korupsi. Pertama, dugaan penerimaan hadiah terkait Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Kedua, dugaan pemberian hadiah terkait pembahasan perda yang sama. Ketiga, dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 2001-2006. Sebelumnya, KPK menggeledah Rumah Dinas Rusli atau Pendopo yang beralamat di Jalan Diponegoro, Riau.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

    Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

    Nasional
    Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

    Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

    Nasional
    'Hattrick' Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

    "Hattrick" Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

    Nasional
    UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

    UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

    Nasional
    UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

    UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

    Nasional
    Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi 'Miscarriage of Justice'

    Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi "Miscarriage of Justice"

    Nasional
    Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

    Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

    Nasional
    UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

    UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

    Nasional
    Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

    Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

    Nasional
    Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

    Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

    Nasional
    Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

    Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

    Nasional
    Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

    Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

    Nasional
    Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

    Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

    Nasional
    UPDATE 24 Mei: Ada 4.295 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    UPDATE 24 Mei: Ada 4.295 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    Nasional
    UPDATE 24 Mei: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.548

    UPDATE 24 Mei: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.548

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.