Anas Ditanya KPK soal Komunikasi dengan Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengaku diajukan banyak pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama diperiksa lebih kurang lima jam sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM), Jumat (15/3/2013). Menurut Anas, salah satu pertanyaan yang diajukan penyidik KPK berkaitan dengan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Anas mengaku ditanya penyidik KPK apakah dia pernah berkomunikasi dengan Sri terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kepolisian RI. "Apakah saya pernah komunikasi dengan Menkeu Sri tentang PNBP, saya jawab tidak pernah komunikasi, kontak soal itu," kata Anas, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Selebihnya, Anas tidak menjelaskan lagi soal pertanyaan penyidik yang berkaitan dengan Sri Mulyani ini. Saat anggaran simulator dirancang, sekitar 2010, Sri Mulyani masih menjadi Menkeu. KPK memeriksa Anas karena dia dianggap tahu mengenai proyek simulator SIM.

Menurut pemberitaan Tempo, Anas disebut ikut dalam pertemuan di Restoran King Crab pada 2010. Pertemuan itu diduga membahas uang jasa pengurusan anggaran kepolisian. Selain dihadiri Anas, menurut Tempo, pertemuan itu diikuti mantan Bendahara Umum Partai Demokat Muhammad Nazaruddin, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, ketua panitia lelang proyek simulator SIM Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto.

Informasi yang dimuat Tempo juga menyebutkan, dalam pertemuan di restoran itu, Nazaruddin meminta uang jasa pengurusan anggaran kepolisian. Besarnya sekitar 12 persen dari anggaran yang disetujui. Mengenai pertemuan di Restoran King Crab tersebut, Anas membantahnya. Dia menuding pemberitaan tersebut sebagai bentuk kejahatan opini.

“Ini sadisme opini, kejahatan opini, mestinya menulis berita itu dipastikan betul dulu faktanya,” kata Anas.

Dia juga mengaku tidak tahu-menahu soal proyek simulator SIM ini.

Sebelum ini, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo, saat diperiksa sebagai saksi simulator SIM, mengungkapkan kalau realisasi anggaran proyek pengadaan simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) 2011 lebih besar dari anggaran yang semula diajukan Kepolisian RI. Menurut Herry, nilai anggaran yang disahkan DPR bisa lebih besar dari yang semula diajukan karena adanya penambahan PNBP yang disetor Polri pada negara. Lebih jauh Herry mengatakan, semula PNBP ditetapkan pagunya terlebih dahulu melalui pembahasan Kementerian Keuangan dengan kementerian atau lembaga terkait.

Kemudian, data-data yang diperoleh dari pembahasan pagu tersebut dimasukkan dalam RAPBN yang diusulkan pemerintah secara keseluruhan. Usulan pagu tersebut pun diajukan dan dibahas di DPR melalui nota keuangan. Namun, anggota DPR yang diperiksa KPK sebagai saksi simulator SIM membantah ada pembahasan anggaran proyek tersebut di DPR.