Yulianis: Benar, Ibas Terima 200.000 Dollar AS

Kompas.com - 15/03/2013, 13:39 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, mengatakan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas memang pernah mendapatkan uang sebesar 200.000 dollar AS dari perusahaannya saat Kongres Partai Demokrat di Bandung. Kongres itu berlangsung pada tahun 2010.

"Benar, uang 200.000 dollar AS kepada Ibas itu terkait kongres (Partai Demokrat) di Bandung. Saya yakin," kata Yulianis, saat ditanya wartawan, seusai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Namun, ia enggan membeberkan lebih lanjut apakah uang itu termasuk dalam uang yang disebut-sebut untuk memenangkan Anas Urbaningrum di Kongres Partai Demokrat pada 2010. "Yang pasti Grup Permai tidak pernah mengeluarkan uang buat mengamankan proyek Hambalang," katanya.

Mantan anak buah Nazaruddin itu juga yakin, segala data yang dimilikinya berupa catatan keuangan yang disimpan dalam komputer pribadi dan komputer jinjingnya sudah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, nama Ibas disebut-sebut mendapatkan uang dari PT Anugerah Nusantara, perusahaan milik M Nazaruddin. Nama Ibas tertera pada dokumen yang diduga milik Direktur Keuangan PT Anugerah, Yulianis. Dokumen yang diduga rekap data keuangan PT Anugerah ini beredar di kalangan wartawan sekitar dua pekan lalu. Ibas menerima uang sebesar 900.000 dollar AS. Dana tersebut diterima Ibas sebanyak empat kali. (Baca: Beredar Dokumen Ibas Terima 900.000 Dollar AS)

Pertama, tanggal 29 April 2010 sebesar 600.000 dollar AS. Dana itu diterima Ibas dalam dua tahap. Tahap pertama Ibas menerima 500.000 dollar AS dan tahap kedua senilai 100.000 dollar AS.

Setelah itu, Ibas kembali menerima uang pada 30 April 2010. Pada tanggal itu juga Ibas menerima uang sebanyak dua kali, yaitu sebesar 200.000 dollar AS dan 100.000 dollar AS.

Sejumlah elite Demokrat juga telah membantah dokumen ini, salah satunya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie. "Data enggak ada judulnya gimana. Apa itu? Itu urusan KPK-lah. Kan di situ banyak nama yang harus diteliti, diklarifikasi, dan harus diuji," kata Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen, Jumat (1/3/2013).

Ia mengatakan, publik jangan berfantasi dengan menganggap data itu sahih dan valid sehingga bisa disebarkan begitu saja. "Itu (data) bisa saja diketik," ujar Marzuki.

Baca tentang


    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

    KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

    Nasional
    Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

    Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

    Nasional
    Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

    Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

    Nasional
    Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

    Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

    [POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

    Nasional
    Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

    Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

    Nasional
    Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

    Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

    Nasional
    Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

    Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

    Nasional
    Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

    Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

    Nasional
    Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

    Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

    Nasional
    Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

    Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

    Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

    Nasional
    Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

    Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

    Nasional
    KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

    KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

    Nasional
    UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X