Kompas.com - 15/03/2013, 13:39 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, mengatakan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas memang pernah mendapatkan uang sebesar 200.000 dollar AS dari perusahaannya saat Kongres Partai Demokrat di Bandung. Kongres itu berlangsung pada tahun 2010.

"Benar, uang 200.000 dollar AS kepada Ibas itu terkait kongres (Partai Demokrat) di Bandung. Saya yakin," kata Yulianis, saat ditanya wartawan, seusai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Namun, ia enggan membeberkan lebih lanjut apakah uang itu termasuk dalam uang yang disebut-sebut untuk memenangkan Anas Urbaningrum di Kongres Partai Demokrat pada 2010. "Yang pasti Grup Permai tidak pernah mengeluarkan uang buat mengamankan proyek Hambalang," katanya.

Mantan anak buah Nazaruddin itu juga yakin, segala data yang dimilikinya berupa catatan keuangan yang disimpan dalam komputer pribadi dan komputer jinjingnya sudah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, nama Ibas disebut-sebut mendapatkan uang dari PT Anugerah Nusantara, perusahaan milik M Nazaruddin. Nama Ibas tertera pada dokumen yang diduga milik Direktur Keuangan PT Anugerah, Yulianis. Dokumen yang diduga rekap data keuangan PT Anugerah ini beredar di kalangan wartawan sekitar dua pekan lalu. Ibas menerima uang sebesar 900.000 dollar AS. Dana tersebut diterima Ibas sebanyak empat kali. (Baca: Beredar Dokumen Ibas Terima 900.000 Dollar AS)

Pertama, tanggal 29 April 2010 sebesar 600.000 dollar AS. Dana itu diterima Ibas dalam dua tahap. Tahap pertama Ibas menerima 500.000 dollar AS dan tahap kedua senilai 100.000 dollar AS.

Setelah itu, Ibas kembali menerima uang pada 30 April 2010. Pada tanggal itu juga Ibas menerima uang sebanyak dua kali, yaitu sebesar 200.000 dollar AS dan 100.000 dollar AS.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sejumlah elite Demokrat juga telah membantah dokumen ini, salah satunya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie. "Data enggak ada judulnya gimana. Apa itu? Itu urusan KPK-lah. Kan di situ banyak nama yang harus diteliti, diklarifikasi, dan harus diuji," kata Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen, Jumat (1/3/2013).

Ia mengatakan, publik jangan berfantasi dengan menganggap data itu sahih dan valid sehingga bisa disebarkan begitu saja. "Itu (data) bisa saja diketik," ujar Marzuki.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

    Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

    UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

    Nasional
    Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

    Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

    Nasional
    Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

    Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

    Nasional
    Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

    Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

    Nasional
    Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

    Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

    Nasional
    Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan 'Cebong' atau 'Kampret'

    Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan "Cebong" atau "Kampret"

    Nasional
    UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

    UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

    Nasional
    Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

    Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

    Nasional
    UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

    UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

    Nasional
    44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

    44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

    Nasional
    UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

    UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

    Nasional
    Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

    Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

    UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

    Nasional
    Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

    Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.