Max Sopacua: Rapat Tak Bahas KLB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan sejumlah pengurus partainya pada Minggu sore ini. Namun, Anggota Majelis Tinggi Max Sopacua mengatakan pertemuan itu hanya terkait dengan Pilkada Maluku dan tidak terkait dengan rencana Kongres Luar Biasa (KLB).

"Rapat tadi tidak bahas soal KLB. Kami bahas soal calon Gubernur Partai Demokrat untuk Maluku," ujar Max, saat dihubungi Minggu (24/2/2013) malam.

Max menjelaskan, hingga kini Majelis Tinggi belum memulai pembicaraan KLB untuk mencari pengganti Anas Urbaningrum yang mundur dari Ketua Umum. "Belum ada pembicaraan Majelis Tinggi soal KLB. Arahan terakhir ya yang disampaikan Pak Toto (Direktur Eksekutif) subuh tadi," imbuhnya.

Ia menegaskan, sebelum Ketua Umum baru terpilih, roda kepemimpinan partai akan digerakkan oleh empat orang yakni dua Wakil Ketua Umum Max Sopacua dan Jhonny Alen Marbun, Sekretaris Jenderal Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dan Direktur Eksekutif Toto Riyanto. Max belum bisa memastikan sampaikan kapan keempat petinggi partai memimpin. "Untuk sampai waktu yang belum ditentukan," ucapnya.

Setelah Anas Urbaningrum mundur dari Demokrat, Majelis Tinggi langsung melakukan rapat di Cikeas pada Sabtu (23/2/2013) malam. Dalam rapat itu ada tujuh pokok yang dihasilkan sebagai respon atas pidato terakhir Anas, yang terkesan menyerang sosok SBY.

Ketujuh poin itu adalah:

1. Keluar besar Partai Demokrat prihatin ditetapkannya mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. Dengan harapan hukum dan keadilan benar-benar ditegakkan, dalam arti jika Anas tidak bersalah, maka yang bersangkutan mesti dibebaskan.
2. Majelis Tinggi telah mendengar pernyataan pers Anas sekaligus pernyataan berhenti dari ketua umum. Baik Dewan Kehormatan dan Dewan Pembina Demokrat belum terima surat resmi pengunduran diri sesuai dengan etika dan tata adminstrasi yang biasa berlaku di organisasi.
3. Dengan pengunduran diri Anas, untuk sementara tugas-tugas DPP dijalankan oleh dua Wakil Ketua Umum, Sekjen, dan Direktur Eksekutif. Dalam pelaksanaan tugasnya, mereka berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi. Agenda tugas dan pekerjaan DPP tetap berjalan seperti biasa.
4. Langkah-langkah penyelamatan dan penataan partai yang tengah dilaksanakan sekarang ini tetap berjalan. Semua agenda dan kegiatan yang telah disampaikan dalam Rapimnas 17 Februari 2013 akan terus dilakukan dengan sungguh-sungguh.
5. Menanggapi pernyataan mantan Ketua Umum Demokrat yang intinya KPK menjadikan yang bersangkutan sebagai tersangka karena tekanan politik, Partai Demokrat serahkan kepada KPK untuk memberikan tanggapan. Apakah benar Anas dijadikan tersangka tanpa ada alasan dan pertimbangan hukum apapun dan benar-benar karena motif politik, atau sebaliknya tidak seperti itu.
6. Berkaitan dengan tudingan dan serangan mantan ketua umum, Partai Demokrat tidak ingin berikan tanggapan saat ini. Konsentrasi dan prioritas Demokrat saat ini adalah untuk penyelamatan dan penataan partai dalam rangka menyongsong tugas mendatang.
7. Kami jajaran kepemimpinan Demokrat tetap berdoa dan berharap kepada KPK agar hukum dan keadilan benar-benar ditegakkan. Jika Anas tidak bersalah, termasuk Andi Mallarangeng, maka yang bersangkutan harus dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya.

Baca juga:
Demokrat Akan Jadi Partai Santun atau Sadis?
Anas Yakin Tak Terlibat dalam Korupsi Hambalang
Anas: Ketika Diminta Fokus, Saya Sudah Divonis
Anas Mundur sebagai Ketua Umum Partai Demokrat
Anas: Loyalitas Bagian yang Indah dan Menyegarkan

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang