Kompas.com - 08/02/2013, 13:31 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh yang terjadi di internal Partai Demokrat semakin "panas" menjelang pertemuan Majelis Tinggi Partai Demokrat di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (8/2/2013) malam ini. Rapat ini kemungkinan akan menentukan arah Demokrat setelah elektabilitasnya terus merosot.

Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Majelis Tinggi, sudah mengumpulkan para menteri Demokrat untuk dimintai pandangannya tentang situasi yang tengah terjadi di Demokrat. Di rumah Anas, sejumlah politisi Demokrat pun terus berdatangan. Di antaranya Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Manuver pun sudah dilancarkan melalui Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua yang membuka peluang adanya pergantian pengurus Partai Demokrat sebagai upaya penyelamatan partai.

Namun, Anas bukannya tanpa pendukung. Di tingkat DPP pun, Anas masih memiliki pendukung.

"Kalau ada suara untuk KLB ya diikuti saja. Tapi ya harus diingat, kalau cuma elektabilitas rendah, masih ada yang lebih rendah. Saya mengikuti Ketua Umum, kenapa harus kesurupan soal survei," ujar Sekretaris Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat, Carrel Ticualu, Jumat siang, saat dihubungi wartawan.

Menurut Carrel, hasil survei yang menunjukkan penurunan elektabilitas Demokrat seharusnya bisa menambah soliditas partai. "Menteri menyampaikan keluar kan keliru. Sekarang kan jadi polemik," kata Carrel.

Pernyataannya itu menyoroti Menteri ESDM Jero Wacik, yang juga Sekretaris Dewan Pembina Demokrat. Jero sempat menyatakan meminta Anas Mundur. Carrel mengatakan, pergantian hanya bisa dilakukan jika Anas dinyatakan tersangka kasus hukum. Namun, jika hanya persoalan elektabilitas, menurutnya, hal itu bukan kesalahan ketua umum semata.

"Kinerja pemerintah menjadi salah satu faktor naik atau turun. Kalau disalahkan ketua umum saya juga tidak terima," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

    BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

    Nasional
    Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

    Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

    Nasional
    Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

    Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

    Nasional
    Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

    Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

    Nasional
    Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

    Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

    Nasional
    Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

    Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

    Nasional
    Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

    Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

    Nasional
    'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

    "Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

    Nasional
    Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

    Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

    Nasional
    Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

    Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

    Nasional
    Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

    Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

    Nasional
    Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

    Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

    Nasional
    Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

    Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

    Nasional
    Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

    Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.