Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perang Terbuka Elite Demokrat

Kompas.com - 08/02/2013, 12:46 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono diyakini tengah berusaha menggeser posisi Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Hanya saja, SBY tetap mengambil langkah elegan untuk melengserkan Anas.

Hal itu dikatakan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto di Jakata, Jumat ( 8/2/2013 ), menanggapi polemik internal Demokrat.

Gun Gun mengatakan, langkah itu terlihat sikap SBY yang mendorong kejelasan perkara hukum dugaan korupsi proyek Hambalang yang dituduhkan kepada Anas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Jika terjerat hukum, maka Anas akan diminta mengundurkan diri dari jabatan seperti tradisi di Demokrat selama ini.

Indikasi lain, tambah Gun Gun, terlihat dari sikap keras para elit Demokrat seperti Jero Wacik ketika menyikapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen. Saat itu, Jero mengatakan, untuk menyelamatkan Demokrat akan lebih baik jika Anas mundur dari jabatannya. Mereka, kata Gun Gun, tidak akan berani bersikap begitu tanpa izin dari SBY.

"Sangat mungkin bahwa sesungguhnya SBY tahu atau bahkan merestui apa yang dilakukan Jero dan kawan-kawannya. Tak mudah bagi aktor di luar SBY untuk membuat manuver di luar kehendak SBY," kata dia.

Dengan demikian, menurut Gun Gun, kini sudah terjadi "perang" terbuka antar elit Demokrat. Perang itu mengerucut pada dua kekuasaan, yakni SBY dan Anas. Menurut dia, keberanian Anas untuk melawan karena telah menguasai struktur partai dari pusat sampai daerah. Selain itu, diduga Anas juga memegang kartu truf Demokrat.

"Anas dari gaya politiknya mirip sekali dengan SBY, yakni lebih mengutamakan politik harmoni. Jika melawan tetap akan memakai gaya yang hampir serupa, yakni cool, calm, confidance. Ibarat permainan bola, jika dua tim berkarakter sama bertemu, maka yang akan menjadi pemenang adalah yang mampu menjaga energi karena pertarungan jauh lebih berat, bahkan membosankan," pungkas dia.

Seperti diberitakan, polemik di Demokrat kembali mencuat pascarilis hasil survei SMRC. Angka elektabilitas sebesar 8,3 persen merupakan paling rendah pascapemilu 2009 . Pihak DPP Demokrat percaya elektabilitas Demokrat memang turun, namun tak percaya tinggal 8,3 persen.

SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Demokrat akan mengumpulkan jajaran Majelis Tinggi di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jumat sore. SBY mengaku sudah memiliki solusi menyelesaikan masalah Demokrat. Solusi itu akan dibicarakan dengan Majelis Tinggi.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

    Nasional
    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

    Nasional
    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

    Nasional
    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com