Kompas.com - 08/02/2013, 13:31 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh yang terjadi di internal Partai Demokrat semakin "panas" menjelang pertemuan Majelis Tinggi Partai Demokrat di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (8/2/2013) malam ini. Rapat ini kemungkinan akan menentukan arah Demokrat setelah elektabilitasnya terus merosot.

Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Majelis Tinggi, sudah mengumpulkan para menteri Demokrat untuk dimintai pandangannya tentang situasi yang tengah terjadi di Demokrat. Di rumah Anas, sejumlah politisi Demokrat pun terus berdatangan. Di antaranya Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok. Manuver pun sudah dilancarkan melalui Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua yang membuka peluang adanya pergantian pengurus Partai Demokrat sebagai upaya penyelamatan partai.

Namun, Anas bukannya tanpa pendukung. Di tingkat DPP pun, Anas masih memiliki pendukung.

"Kalau ada suara untuk KLB ya diikuti saja. Tapi ya harus diingat, kalau cuma elektabilitas rendah, masih ada yang lebih rendah. Saya mengikuti Ketua Umum, kenapa harus kesurupan soal survei," ujar Sekretaris Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat, Carrel Ticualu, Jumat siang, saat dihubungi wartawan.

Menurut Carrel, hasil survei yang menunjukkan penurunan elektabilitas Demokrat seharusnya bisa menambah soliditas partai. "Menteri menyampaikan keluar kan keliru. Sekarang kan jadi polemik," kata Carrel.

Pernyataannya itu menyoroti Menteri ESDM Jero Wacik, yang juga Sekretaris Dewan Pembina Demokrat. Jero sempat menyatakan meminta Anas Mundur. Carrel mengatakan, pergantian hanya bisa dilakukan jika Anas dinyatakan tersangka kasus hukum. Namun, jika hanya persoalan elektabilitas, menurutnya, hal itu bukan kesalahan ketua umum semata.

"Kinerja pemerintah menjadi salah satu faktor naik atau turun. Kalau disalahkan ketua umum saya juga tidak terima," kata dia.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Demokrat "Terjun" Bebas

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tegur PKB, Wakil Sekjen PBNU: Seolah-olah Lebih Hebat dan Berjasa dari NU...

    Tegur PKB, Wakil Sekjen PBNU: Seolah-olah Lebih Hebat dan Berjasa dari NU...

    Nasional
    KSP: Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Bukti Reputasi Pemerintah Membaik

    KSP: Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Bukti Reputasi Pemerintah Membaik

    Nasional
    Penyelesaian Perkara Terhambat, KPK Tambah Personel Jaksa

    Penyelesaian Perkara Terhambat, KPK Tambah Personel Jaksa

    Nasional
    Isi Perjanjian FIR Indonesia-Singapura Belum Bisa Diakses Publik, Pakar Pertanyakan Klaim Pemerintah

    Isi Perjanjian FIR Indonesia-Singapura Belum Bisa Diakses Publik, Pakar Pertanyakan Klaim Pemerintah

    Nasional
    KPK Dalami Uang Rp 200 Juta yang Diberikan Wali Kota Pepen ke Ketua DPRD Bekasi

    KPK Dalami Uang Rp 200 Juta yang Diberikan Wali Kota Pepen ke Ketua DPRD Bekasi

    Nasional
    Sebagian FIR Masih Dikuasai Singapura, Kehormatan RI Sebagai Negara Besar Disorot

    Sebagian FIR Masih Dikuasai Singapura, Kehormatan RI Sebagai Negara Besar Disorot

    Nasional
    PTM Berlanjut, Satgas: Bisa Dihentikan 2 Minggu jika Ada Temuan Kasus Covid-19

    PTM Berlanjut, Satgas: Bisa Dihentikan 2 Minggu jika Ada Temuan Kasus Covid-19

    Nasional
    Kapolri: Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Optimalkan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional

    Kapolri: Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Optimalkan Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnasional

    Nasional
    MAKI Berharap Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Tak Hanya di Atas Kertas

    MAKI Berharap Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Tak Hanya di Atas Kertas

    Nasional
    BNPB Uji Coba Blue Pass untuk Pelacakan Kontak Erat Covid-19

    BNPB Uji Coba Blue Pass untuk Pelacakan Kontak Erat Covid-19

    Nasional
    Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara 2 Terdakwa Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis ke PN Tipikor Pekanbaru

    Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara 2 Terdakwa Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis ke PN Tipikor Pekanbaru

    Nasional
    Akun Instagram Giring Sempat Hilang, PSI: Ini Operasi Buzzer Berbayar!

    Akun Instagram Giring Sempat Hilang, PSI: Ini Operasi Buzzer Berbayar!

    Nasional
    KPK Buka Pengembangan Kasus Suap pada Proyek di Kabupaten Tulungagung

    KPK Buka Pengembangan Kasus Suap pada Proyek di Kabupaten Tulungagung

    Nasional
    Dugaan Suap, Dua Pejabat Ditjen Pajak Jalani Sidang Perdana Hari Ini

    Dugaan Suap, Dua Pejabat Ditjen Pajak Jalani Sidang Perdana Hari Ini

    Nasional
    Panglima TNI Ganti Nama Satuan Elite Korps Paskhas Jadi Kopasgat

    Panglima TNI Ganti Nama Satuan Elite Korps Paskhas Jadi Kopasgat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.