Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Jeblok, Malam Ini Jero Lapor SBY

Kompas.com - 03/02/2013, 22:26 WIB
Imanuel More

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi terakhir Partai Demokrat akan segera dilaporkan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Terutama soal bakal merosotnya perolehan suara berdasarkan survei.

"Nanti malam saya akan lapor (kepada SBY)," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik, Minggu (3/2/2013). Dalam pandangan Jero, jebloknya popularitas partai tak lepas dari kasus-kasus korupsi yang melibatkan beberapa kader Demokrat.

Salah satu yang berdampak luas adalah ganjang-ganjing seputar terlibat atau tidaknya Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam kasus-kasus itu. Menurut dia, penyebab jatuhnya citra partai dapat dianalisa menggunakan perbandingan popularitas partai dan SBY sebagai figur utama partai.

Hasil survei menunjukkan popularitas SBY masih bertahan, sedangkan partainya menukik tajam. Padahal, kata Jero, biasanya kedua variabel itu bergerak selaras. "Biasanya popularitas SBY dan partai saling mengikuti. Kalau SBY naik, partai juga ikut naik, begitu juga sebaliknya," ujar dia.

Karenanya, Menteri ESDM ini melihat menukiknya popularitas Partai Demokrat bukan karena SBY atau kinerja Pemerintah. "Tapi karena kader-kader partai yang bermasalah," tegas dia.

Tidak hanya langsung menghubungi SBY yang masih berada di luar negeri, beberapa orang yang disebut Jero dengan istilah kader utama telah melakukan konsolidasi. Mereka akan segera menemui SBY di Cikeas, begitu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu tiba dari lawatan ke luar negeri.

Beberapa kader utama yang telah berkoordinasi langsung dengan Jero Wacik adalah lima menteri yang berasal dari Demokrat dan empat gubernur yang diusung Demokrat. "Kami pernah sampai 32 persen, lalu turun-turun, sempat lama di angka 14 persen. Itu kami sudah gelisah. Lalu turun lagi ke 11 persen dan kami sangat gelisah. Nah, sekarang sudah di 8 persen, ini sangat mengecewakan," ujar Jero.

Dia menambahkan, sejak popularitas partai cenderung menurun, para kader terus menunggu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak cepat mengumumkan hasil penyelidikan terkait Ketua Umum partai. Dengan kondisi partai yang semakin mengkhawatirkan, dia pun berharap KPK segera memberikan kepastian tentang status Anas.

"Selama ini kami mashi tunggu gimana kasus ini, kasus Mas Anas, di KPK. Tapi sampai sekarang kami belum tahu," ujar Jero. Reaksi para kader utama Demokrat bermunculan setelah membaca hasil survei SMRC yang menempatkan popularitas Partai Demokrat di peringkat ketiga, dengan dukungan 'hanya' 8,3 persen, jauh tertinggal dari Partai Golkar dan PDIP. Dua kompetitor utama itu berturut-turut mengantongi suara 21,3 persen dan 18,2 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

    Nasional
    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

    Nasional
    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

    Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Nasional
    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    Nasional
    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    Nasional
    Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

    Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

    Nasional
    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Nasional
    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Nasional
    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Nasional
    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Nasional
    Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

    Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com