Kompas.com - 08/01/2013, 16:52 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika mengatakan, proyek Hambalang bukanlah bancakan Partai Demokrat. Menurutnya, pembahasan proyek dilakukan semua fraksi di DPR secara resmi dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Hal ini disampaikan Pasek seusai diperiksa KPK sekitar empat jam terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Selasa (8/1/2013). Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi X DPR.

"Saya merasa penting menjelaskan ini agar clear, jangan sampai publik mengatakan ini kayak bancakannya Demokrat saja. Padahal faktanya bertentangan sekali," kata Pasek di Gedung KPK, Jakarta.

Fakta yang terjadi, menurut Pasek, semua fraksi terlibat pembahasan proyek senilai Rp 2,5 triliun yang diduga dikorupsi itu. Pembahasan itu termasuk usulan penambahan anggaran Hambalang yang meningkat jadi Rp 2,5 triliun dari semula hanya Rp 125 miliar. "Artinya di situ meng-clear-kan, itu bukan hanya gawenya (kerjaan) Komisi X dan melibatkan semua partai yang ada di Komisi X," ujar Pasek.

"Ini yang dibahas di Komisi X oleh semua yang hadir. Jadi yang lain jangan semua cuci tangan," ucap Pasek lagi.

Dia menambahkan, ada dokumen-dokumen yang membuktikan pembahasan proyek Hambalang dilakukan dengan Kemenpora. Pasek mengaku sudah menyerahkan dokumen-dokumen itu ke KPK. Hal ini termasuk dokumen mengenai usulan penambahan anggaran dan rincian peruntukan dana Hambalang.

Pasek bahkan mengungkapkan, ada komunikasi yang terjadi lebih awal antara Komisi X dan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga saat itu, Wafid Muharam. "Ada semacam surat yang lebih awal, terjadi komunikasi antara Komisi X dan Sesmenpora. Surat-menyurat soal Hambalang," ujar Pasek tanpa menjelaskan lebih jauh soal surat lebih awal yang dimaksudnya itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasek juga mengatakan, Partai Demokrat memang harus bekerja lebih keras mendudukkan persoalan Hambalang saat memasuki tahun 2013 yang dianggap tahun politik ini. Menurut Pasek, penanganan kasus Hambalang semakin hari semakin bias. Berbagai pernyataan justru menyudutkan Partai Demokrat.

"Padahal itu resmi rapat Komisi X, dan ini harus kami clear-kan sebelum kampanye berlangsung," tambahnya.

Dalam kasus Hambalang, KPK menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar. Sejak awal, kasus ini seolah menyandera Partai Demokrat. Pengusutan Hambalang berawal dari bukti yang ditemukan KPK saat menggeledah kantor Grup Permai, perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Nazar yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games itu berkicau mengenai keterlibatan kader Partai Demokrat lainnya. Dia bahkan menyebut Andi dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menerima uang dari rekanan proyek Hambalang. Sebagian uang hasil korupsi Hambalang, menurut Nazaruddin, mengalir ke Kongres Partai Demokrat 2010.

Dalam kongres itu, Anas terpilih sebagai ketua umum partai. Terkait penyidikan Hambalang, KPK pernah memeriksa sejumlah kader Partai Demokrat, antara lain, Ignatius Mulyono dan Mahyuddin. Belakangan, KPK menggeledah rumah Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat Munadi Herlambang.

Selengkapnya terkait perkembangan kasus ini dapat dibaca di "Skandal Proyek Hambalang"

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Politisi PKS Sebut Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak Signifikan

    Politisi PKS Sebut Kenaikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tidak Signifikan

    Nasional
    Menyikapi Protes Tiongkok Terhadap Indonesia

    Menyikapi Protes Tiongkok Terhadap Indonesia

    Nasional
    Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

    Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

    Nasional
    Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

    Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

    Nasional
    Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

    Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

    Nasional
    Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

    Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

    Nasional
    Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

    Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

    Nasional
    Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

    Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

    [POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

    Nasional
    Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

    Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

    Nasional
    Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

    Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

    Nasional
    57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

    57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

    Nasional
    Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

    Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

    Nasional
    Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

    Nasional
    Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

    Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.