Kompas.com - 17/12/2012, 18:50 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com – Meskipun telah diakui sebagai warga negara Papua Nugini, terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra diduga jarang berada di negara barunya itu. Djoko diketahui hanya dua atau tiga bulan sekali berada di Papua Nugini.

Informasi tersebut didapat langsung oleh Wakil Jaksa Agung Darmono dari pemerintah PNG setelah dirinya dan tim terpadu mendatangi PNG minggu lalu.

“Yang lebih mengejutkan, kita tahu bahwa yang bersangkutan, meskipun telah menjadi warga negara PNG, ternyata jarang berada di PNG. Hanya sekali tempo di PNG, yakni 2 bulan sekali, 3 bulan kali di sana,” ungkap Darmono di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2012).

Djoko pun diketahui lebih sering berada di Singapura atau diduga memiliki tempat tinggal di sana. Selama tahun 2012 ini, Djoko tercatat hanya 4 kali mendatangi PNG.

“Catatan petugas imigrasi di sana, ada kurang lebih empat kali pada tahun 2012 ini di sana (PNG). Bulan Januari, April, Juli, dan september. Tempat tinggal yang bersangkutan, menurut informasi pemerintah sana, diperkirakan di Singapura,” lanjut Darmono.

Darmono menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Singapura untuk upaya mempercepat proses hukum Djoko.

“Kita akan koordinasi dengan pemerintah di Singapura untuk ekstradisi atau cara lain yang dibenarkan Undang-undang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Djoko dikabarkan telah pindah kewarganegaraan sejak Juni 2012. Pindahnya kewarganegaraan Djoko, diinformasikan oleh Duta Besar Papua Nugini di Indonesia, Peter Ilau, yang mendatangi kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Djoko diduga kuat memalsukan data permohonan menjadi Warga Negara Papua Nugini. Sebab, persyaratan untuk menjadi warga negara suatu negara harus bebas dari masalah hukum.

Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby pada Juni 2009. Hal itu dilakukan sehari sebelum MA mengeluarkan putusan atas perkaranya. MA menyatakan Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah. Djoko dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Pembahasan soal Djoko sendiri sebelumnya sempat terhambat saat masa transisi PNG berganti pemerintahan yang baru dengan terpilihnya Perdana Menteri (PM) Peter O' Neil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dukcapil: 1 Alamat Rumah Boleh Ada 2 Kartu Keluarga

    Dukcapil: 1 Alamat Rumah Boleh Ada 2 Kartu Keluarga

    Nasional
    Penjelasan Mahfud soal Motif Pembunuhan Brigadir J 'Sensitif dan Khusus Dewasa'

    Penjelasan Mahfud soal Motif Pembunuhan Brigadir J "Sensitif dan Khusus Dewasa"

    Nasional
    Perkembangan Kasus Brigadir J, Motif hanya  Untuk Orang Dewasa dan Kesimpulan LPSK

    Perkembangan Kasus Brigadir J, Motif hanya Untuk Orang Dewasa dan Kesimpulan LPSK

    Nasional
    4 Fakta Covid-19 Subvarian Omicron BA.4.6

    4 Fakta Covid-19 Subvarian Omicron BA.4.6

    Nasional
    Unjuk Keberanian Kapolri dari Awal sampai Akhir

    Unjuk Keberanian Kapolri dari Awal sampai Akhir

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Mahfud MD Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif | Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis

    [POPULER NASIONAL] Mahfud MD Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif | Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis

    Nasional
    Soal Asesmen Istri Ferdy Sambo, LPSK: Kesimpulan Kami Dia Tidak Butuh Perlindungan

    Soal Asesmen Istri Ferdy Sambo, LPSK: Kesimpulan Kami Dia Tidak Butuh Perlindungan

    Nasional
    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Nasional
    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    Nasional
    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Nasional
    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

    Nasional
    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Nasional
    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Nasional
    Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.