Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/11/2012, 12:07 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah partai politik mendukung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan pada Senin (5/11/2012) untuk buka-bukaan atas dugaan pemerasan yang dilakukan oknum DPR kepada direksi BUMN. Keterbukaan Dahlan ditunggu-tunggu agar isu ini tidak terus-menerus menimbulkan polemik. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy berharap agar Badan Kehormatan DPR (BK DPR) yang memeriksanya hari ini bisa mengklarifikasi data-data yang disampaikan Dahlan kepada oknum yang diduga melakukan pemerasan.

"PPP berharap dengan keterangan Pak Dahlan, polemik soal ini usai. Selanjutnya BK bisa mengklarifikasi keterangan Dahlan kepada anggota yang dituduhkan," kata Romahurmuzy, Senin di Jakarta.

Politisi yang akrab disapa Romy ini meminta agar Dahlan tidak terus berpolemik di media terkait praktik pemerasan itu. "Masih banyak urusan di berbagai BUMN yang memerlukan waktu, tenaga, dan keseriusan Pak Dahlan untuk membenahinya ketimbang menghabiskan waktu untuk persoalan ini," ujar Romy.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana juga mengungkapkan dukungan yang sama. Ia meyakini bahwa oknum-oknum yang berkongkalikong dengan BUMN sudah pasti ada di semua lini. "Oleh sebab itu, ini momen yang bagus untuk Pak Dahlan dan DPR untuk memulai pemberantasan oknum-oknum DPR maupun di BUMN yang sudah merugikan keuangan negara," kata anggota Komisi VII DPR ini.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno, mendesak Dahlan untuk melaporkan tudingannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami dukung Dahlan untuk buka-bukaan terhadap BK. Bahkan karena pemerasan adalah tindak pidana, Dahlan harusnya juga mengadukan ke KPK," ujar Teguh.

Pelaporan kasus ini ke KPK, lanjutnya, akan menimbulkan efek jera, baik bagi oknum DPR maupun jajaran di BUMN. Teguh mengatakan, jika Dahlan mengungkap nama-nama oknum yang memeras, maka hal itu secara tidak langsung akan memberi kesempatan partai untuk mengklarifikasi kadernya yang memiliki inisial sama seperti isi pesan singkat yang sempat tersebar sebelumnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pihaknya menanti pernyataan Dahlan. Ia meminta agar isu pemeras BUMN ini menjadi jelas setelah Dahlan diperiksa oleh BK DPR.

"Jadi, tidak ada kesimpangsiuran dan prasangka-prasangka yang saling menjatuhkan," kata Nurul.

Perseteruan antara anggota Dewan dan Dahlan Iskan bermula dari adanya surat edaran Dahlan meneruskan surat Sekretaris Kabinet terkait imbauan tidak melakukan praktik kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan dalam menjaga APBN untuk rakyat. Namun, setelah surat edaran dikeluarkan, Dahlan mengeluh ke Dipo melalui pesan singkat soal masih saja ada anggota DPR yang meminta jatah.

Modus yang dilakukan pun beragam, mulai dari meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN. Terkait pengakuan Dahlan itu, hari ini, Badan Kehormatan DPR memeriksa Dahlan, Kepala Humas dan Protokol Kementerian BUMN Faisal Halimi, serta Direktur RNI Ismed Hasan Putro.

Baca juga:
Hari Ini, DPR Panggil Dahlan Iskan
Dahlan Penuhi Panggilan BK

Si Tukang Peras Anggaran...
Dahlan Bisa Ditekan karena Tak Punya Parpol
Kredibilitas dan Reputasi Dahlan Dipertaruhkan
Dahlan, Jadi Pahlawan atau Pecundang?

Berita terkait dapat dikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Vs DPR
 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Perdanya Masih Dibahas dengan Komisi B

Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Perdanya Masih Dibahas dengan Komisi B

Nasional
Dicopot dari Ketua DPW PPP DKI, Anak Lulung: Saya Sudah Mengundurkan Diri

Dicopot dari Ketua DPW PPP DKI, Anak Lulung: Saya Sudah Mengundurkan Diri

Nasional
IPW: Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polisi adalah 'Double Victim', Meninggal dan Dilabel Tersangka

IPW: Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polisi adalah "Double Victim", Meninggal dan Dilabel Tersangka

Nasional
Menpan-RB Sebut Kementerian hingga Pemda Terlalu Sibuk Sosialisasi Penanganan Kemiskinan

Menpan-RB Sebut Kementerian hingga Pemda Terlalu Sibuk Sosialisasi Penanganan Kemiskinan

Nasional
Dishub DKI Evaluasi Sistem Tarif Integrasi, Mendata Jumlah Pemakai

Dishub DKI Evaluasi Sistem Tarif Integrasi, Mendata Jumlah Pemakai

Nasional
Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Malah Jadi Tersangka, Kompolnas Curiga Polisi Berpihak ke Pensiunan Polri

Mahasiswa UI Tewas Tertabrak Malah Jadi Tersangka, Kompolnas Curiga Polisi Berpihak ke Pensiunan Polri

Nasional
Kemendagri Anggap Usul Perpanjangan Masa Jabatan Kades Perlu Dikaji Dulu

Kemendagri Anggap Usul Perpanjangan Masa Jabatan Kades Perlu Dikaji Dulu

Nasional
Suara Wapres hingga PBNU Tanggapi Aksi Bakar Al Quran Politikus Swedia

Suara Wapres hingga PBNU Tanggapi Aksi Bakar Al Quran Politikus Swedia

Nasional
Baru Dicopot Dari Ketua DPW PPP, Anak Haji Lulung Sambangi Nasdem

Baru Dicopot Dari Ketua DPW PPP, Anak Haji Lulung Sambangi Nasdem

Nasional
Kaesang Mau Terjun ke Politik, Jokowi: Saya Enggak Mempengaruhi

Kaesang Mau Terjun ke Politik, Jokowi: Saya Enggak Mempengaruhi

Nasional
Jokowi Anggap Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Tahun Ini Tidak Mudah

Jokowi Anggap Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Tahun Ini Tidak Mudah

Nasional
Direkrut Tertutup, KPU Umumkan Nama-nama Timsel KPUD 20 Provinsi Periode 2023-2028

Direkrut Tertutup, KPU Umumkan Nama-nama Timsel KPUD 20 Provinsi Periode 2023-2028

Nasional
Jokowi soal Bakal 'Reshuffle' pada Rabu Pon 1 Februari: Masa? Tunggu Saja...

Jokowi soal Bakal "Reshuffle" pada Rabu Pon 1 Februari: Masa? Tunggu Saja...

Nasional
Kaesang Akan Terjun ke Politik, Jokowi Tidak Mau Ikut Campur

Kaesang Akan Terjun ke Politik, Jokowi Tidak Mau Ikut Campur

Nasional
Ditanya Bahas Apa saat Bertemu Surya Paloh di Istana, Jokowi: Mau Tahu Saja...

Ditanya Bahas Apa saat Bertemu Surya Paloh di Istana, Jokowi: Mau Tahu Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.