Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Juga Diminta Ungkap BUMN "Penyetor" pada Pilpres 2009

Kompas.com - 05/11/2012, 10:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mendukung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan untuk membongkar oknum pemeras BUMN. Namun, di sisi lain, Dahlan juga dituntut mengungkap BUMN mana saja yang pernah menyetor ke partai pada Pemilihan Presiden 2009 lalu.

"Saya sangat menaruh rasa hormat bila Pak Dahlan Iskan dapat membeberkan siapa saja anggota DPR yang suka memeras BUMN. Tapi, saya berharap juga agar dengan kebesaran dan kejujuran, Pak Dahlan Iskan membuka juga BUMN mana saja yang setor atau diminta setoran dalam Pilpres 2009," ujar Tjahjo, Senin (5/11/2012) di Jakarta.

Saat ditanya lebih lanjut soal dugaan BUMN menyetor ke partai itu, Tjahjo enggan menjelaskannya lebih lanjut. Ia hanya mengatakan bahwa PDI-P sejak awal sudah mendukung langkah Dahlan untuk membongkar praktik-praktik kongkalikong antara BUMN dan legislatif.

"Kalau perlu lapor ke KPK dan bui mereka sekalian," katanya.

Ia pun meminta agar Dahlan menyebutkan nama lengkap dan asal komisi oknum DPR pemeras BUMN serta BUMN mana yang merasa diperas.

"Kalau begini kan fair, tidak pakai menyebar inisial anggota DPR segala sehingga membuat teka-teki," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Jika ada kadernya yang disebut Dahlan sebagai pemeras BUMN, Tjahjo mengaku fraksi siap menerimanya. Namun, harus ada klarifikasi terhadap nama yang disebut Dahlan. 

"BK kan ada mekanismenya, diklarifikasi, dipertemukan oknum anggota DPR dan pejabat BUMN-nya. Baru BK memberikan sanksi dan saya kira fraksi diberikan pemberitahuannya. Saya sebagai sekjen partai meminta agar jangan tebang pilih. Sebut semua oknum dan BUMN-nya, jangan dipilih nama dan fraksi mana," ucap Tjahjo lagi.

Hari ini, Dahlan bersama dua orang lain akan diperiksa Badan Kehormatan DPR. Hal ini menyusul pengakuan Dahlan yang mengatakan bahwa selama ini BUMN kerap diperas anggota DPR. Pernyataan Dahlan pun dikecam oleh semua fraksi DPR yang meminta Dahlan untuk menyebut oknum-oknum tersebut agar tidak menimbulkan fitnah.

Dahlan mengaku bahwa modus yang dilakukan untuk memeras BUMN beragam, mulai dari meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN.

Baca juga:
Si Tukang Peras Anggaran...
Dahlan Bisa Ditekan karena Tak Punya Parpol
Kredibilitas dan Reputasi Dahlan Dipertaruhkan
Dahlan, Jadi Pahlawan atau Pecundang?

Berita terkait dapat dikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Vs DPR

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Nasional
    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com