Kompas.com - 30/10/2012, 22:56 WIB
Penulis Suhartono
|
EditorTjahja Gunawan Diredja

JAKARTA, KOMPAS.com-  Pascakonflik antara DPR dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan, beredar inisial nama anggota-anggota DPR dari berbagai fraksi yang dituding sering menerima upeti dari kalangan BUMN. Selain inisial nama SN, AK, MWN dan lainnya, ada juga inisial nama BS. Inisial BS seperti mengarah pada inisial nama Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Partai Golkar. Padahal, inisial BS tak selalu berarti Bambang Soesatyo.

"Di Golkar sendiri yang berinisial BS ada beberapa. Di antaranya, saya, Budi Supriyanto, Bambang Sutrisno dan lainnya. Oleh sebab itu, Dahlan Iskan harus mengklarifikasi dan memperjelas kepanjangan nama-nama itu sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang kebetulan mirip dengan inisial tersebut," ujar anggota Komisi III DPR Bidang Hukum Bambang Susatyo, Selasa (30/10/2012) malam di Jakarta. Sebab, tambah Bambang, beredarnya inisial sejumlah nama anggota DPR dari berbagai fraksi yang diduga kerap melakukan pemerasan terhadap sejumlah BUMN,yang katanya bersumber dari informasi Humas BUMN, sangat meresahkan dan merugikan anggota Dewan yang kebetulan namanya mirip denga inisial tersebut.

"Untuk itu, saya mendesak Humas BUMN untuk segera mengumumkan nama lengkap dari inisial-inisial itu agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat kemiripan inisial tersebut. Misalnyan nama saya," kata Bambang. Menurut Bambang, jika Humas BUMN tidak segera mengklarifikasi dan mengumumkan, maka tidak tertutup kemungkinan nama-nama yang kebetulan mirip dengan insial itu dapat mengadukan Humas BUMN. "Sebab, patut diduga ada unsur kesengajaan pencemaran nama baik dan upaya pembusukan terhadap sejumlah anggota DPR yang tidak ada hubungannya dengan bidang tugas komisinya baik langsung maupun tidak langsung, melalui modus penyebutan inisial," jelas Bambang lagi.

"Beredarnya inisial anggota DPR pemeras BUMN itu sangat disesalkan. Sebab itu, harus dibuka seterang-terangnya agar tidak menimbulkan fitnah. Kita akan kasih waktu 2x24 pada Humas Kementerian BUMN. Jika benar mereka yang umumkan inisial-inisial tersebut harus dibuka seterang-terangnya. Jika tidak membuka, kami akan melaporkan ke polisi karena menebar fitnah," jelas Bambang lagi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kita Ikut Saja

Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kita Ikut Saja

Nasional
UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

Nasional
PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

Nasional
Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Nasional
52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

Nasional
Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak 'Trendsetter', Bukan 'Follower'

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak "Trendsetter", Bukan "Follower"

Nasional
Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Nasional
Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Nasional
Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Nasional
Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Nasional
Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Nasional
Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Saat Lockdown di mana-mana, Kita Hati-hati Kendalikan Pandemi dan Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.