Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/10/2012, 22:56 WIB
Penulis Suhartono
|
EditorTjahja Gunawan Diredja

JAKARTA, KOMPAS.com-  Pascakonflik antara DPR dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan, beredar inisial nama anggota-anggota DPR dari berbagai fraksi yang dituding sering menerima upeti dari kalangan BUMN. Selain inisial nama SN, AK, MWN dan lainnya, ada juga inisial nama BS. Inisial BS seperti mengarah pada inisial nama Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Partai Golkar. Padahal, inisial BS tak selalu berarti Bambang Soesatyo.

"Di Golkar sendiri yang berinisial BS ada beberapa. Di antaranya, saya, Budi Supriyanto, Bambang Sutrisno dan lainnya. Oleh sebab itu, Dahlan Iskan harus mengklarifikasi dan memperjelas kepanjangan nama-nama itu sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang kebetulan mirip dengan inisial tersebut," ujar anggota Komisi III DPR Bidang Hukum Bambang Susatyo, Selasa (30/10/2012) malam di Jakarta. Sebab, tambah Bambang, beredarnya inisial sejumlah nama anggota DPR dari berbagai fraksi yang diduga kerap melakukan pemerasan terhadap sejumlah BUMN,yang katanya bersumber dari informasi Humas BUMN, sangat meresahkan dan merugikan anggota Dewan yang kebetulan namanya mirip denga inisial tersebut.

"Untuk itu, saya mendesak Humas BUMN untuk segera mengumumkan nama lengkap dari inisial-inisial itu agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat kemiripan inisial tersebut. Misalnyan nama saya," kata Bambang. Menurut Bambang, jika Humas BUMN tidak segera mengklarifikasi dan mengumumkan, maka tidak tertutup kemungkinan nama-nama yang kebetulan mirip dengan insial itu dapat mengadukan Humas BUMN. "Sebab, patut diduga ada unsur kesengajaan pencemaran nama baik dan upaya pembusukan terhadap sejumlah anggota DPR yang tidak ada hubungannya dengan bidang tugas komisinya baik langsung maupun tidak langsung, melalui modus penyebutan inisial," jelas Bambang lagi.

"Beredarnya inisial anggota DPR pemeras BUMN itu sangat disesalkan. Sebab itu, harus dibuka seterang-terangnya agar tidak menimbulkan fitnah. Kita akan kasih waktu 2x24 pada Humas Kementerian BUMN. Jika benar mereka yang umumkan inisial-inisial tersebut harus dibuka seterang-terangnya. Jika tidak membuka, kami akan melaporkan ke polisi karena menebar fitnah," jelas Bambang lagi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 11 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
BERITA FOTO: Megawati Ingin Ganjar Ditampilkan Otentik, Sosok Dekat dengan Rakyat

BERITA FOTO: Megawati Ingin Ganjar Ditampilkan Otentik, Sosok Dekat dengan Rakyat

Nasional
BERITA FOTO: Puan Bacakan Hasil Rakernas PDI-P, Menangkan Ganjar Sebagai Presiden di 2024

BERITA FOTO: Puan Bacakan Hasil Rakernas PDI-P, Menangkan Ganjar Sebagai Presiden di 2024

Nasional
BERITA FOTO: Puan Bocorkan Strategi Kampanye PDI-P di Pemilu 2024

BERITA FOTO: Puan Bocorkan Strategi Kampanye PDI-P di Pemilu 2024

Nasional
RUU Kesehatan Dikhawatirkan Tak Dapat Perhatian Penuh karena Kesibukan Pemilu 2024

RUU Kesehatan Dikhawatirkan Tak Dapat Perhatian Penuh karena Kesibukan Pemilu 2024

Nasional
Penyidik Polri Bantah Terima Suap Atas Perkara yang Dikondisikan AKBP Bambang Kayun

Penyidik Polri Bantah Terima Suap Atas Perkara yang Dikondisikan AKBP Bambang Kayun

Nasional
RUU Kesehatan Diharapkan Atur Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

RUU Kesehatan Diharapkan Atur Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Nasional
RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

Nasional
Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Nasional
Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Nasional
Calon Investor IKN Dijanjikan 'Tax Holiday' Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Calon Investor IKN Dijanjikan "Tax Holiday" Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Nasional
Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Nasional
PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

PKS Anggap Wajar Ada Partai yang Ngotot Kadernya Harus Jadi Cawapres Anies, tapi...

Nasional
Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Megawati: yang Tidak Mengakui Pancasila Jangan Hidup di Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com