KPK Tak Terganggu dengan "Perlawanan" Djoko

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempersoalkan langkah Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang menolak diperiksa sampai ada fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait kewenangan KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi proyek simulator berkendaraan ujian surat izin mengemudi (SIM). Djoko merupakan tersangka dalam kasus tersebut.

"Itu adalah hak yang bersangkutan, silakan saja menempuh jalur yang perlu ditempuh. Tetapi, KPK juga punya keyakinan bahwa apa yang dilakukn KPK dalam proses penyidikan pengadaan simulator SIM ini dengan tersangka DS (Djoko Susilo) tetap diteruskan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat (28/9/2012).

Ditegaskan Johan, seperti apa pun fatwa MA nantinya, KPK tetap akan menyidik kasus simulator SIM dengan Djoko sebagai tersangka. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Djoko setelah jenderal bintang dua itu tidak hadir dalam pemeriksaan perdana hari ini. Bahkan, KPK bisa melakukan upaya paksa pada pemanggilan ketiga, tergantung bagaimana Djoko menyikapi panggilan kedua KPK.

Melalui tim pengacaranya, Djoko mengantarkan surat ke KPK yang menjelaskan ketidakhadirannya hari ini. Dalam surat tersebut Djoko mempertanyakan kewenangan KPK dalam menyidik kasus ini dan baru bersedia diperiksa setelah ada fatwa MA. Selain oleh KPK, kasus dugaan korupsi simulator SIM ini juga disidik kepolisian.

"Karena ada dualisme dalam kasus ini, kami dari penasihat hukum atas permintaan klien kami DS meminta penegasan siapa yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap dirinya," kata salah satu pengacara Djoko, Juniver Girsang, pagi tadi.

Selain itu, tim pengacara Djoko menyampaikan akan mengajukan gugatan yang mempersoalkan keabsahan KPK dalam menggeledah alat bukti kasus simulator SIM di gedung Korlantas Polri beberapa waktu lalu.

Sementara itu Johan mengatakan, yang dilakukan KPK dalam menangani kasus ini sudah sesuai undang-undang. Langkah-langkah perlawanan yang dilakukan Djoko ini, menurutnya, juga tidak mengganggu koordinasi yang dilakukan KPK dengan Kepolisian. "Yang saya baca di pemberitaan, ya, Kapolri sendiri sebenarnya mengizinkan pemeriksaan DS ini," ungkapnya.

KPK masih berkoordinasi dengan Polri terkait penanganan berkas tiga tersangka simulator yang lain. Selain Djoko, KPK menetapkan tiga tersangk lain, yakni Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo serta Budi Susanto dan Sukotjo Bambang yang menjadi rekan pengadaan dalam proyek simulator ini. Baik Didik, Budi, maupun Sukotjo juga menjadi tersangka di kepolisian.

Berita terkati lainnya bisa diikuti di Topik Hari Ini: DUGAAN KORUPSI KORLANTAS POLRI