KPK Periksa Sutan Bhatoegana dan Herman Hery

Kompas.com - 31/08/2012, 11:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sutan Bhatoegana dan Herman Hery pada Jumat (31/8/2012) ini. Keduanya akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan solar home system (SHS) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2009, mantan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM Jacobus Purwono.

"Diperiksa sebagai saksi untuk JP (Jacobus Purwono)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat.

Hingga pukul 11.00 WIB, Sutan belum tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Dalam kasus SHS ini, nama Sutan disebut-sebut ikut terlibat. Surat dakwaan atas nama pejabat ESDM, Ridwan Sanjaya, yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa perusahaan pemenang tender proyek SHS merupakan titipan DPR.

Kuasa hukum Ridwan, Sofyan Kasim, tak menampik adanya politisi, petinggi kepolisian, dan kejaksaan yang diduga berperan dalam proyek SHS. Dari DPR, Sofyan menyebut nama Sutan Bhatoegana.

"Dari DPR ada Sutan Bathoegana," katanya.

Ihwal adanya campur tangan DPR dalam proyek ini dibenarkan saksi Budianto Hari Purnomo, ketua panitia pengadaan dalam proyek SHS. Dalam persidangan, dia mengungkapkan kecemasannya saat dicecar pertanyaan soal campur tangan anggota DPR oleh tim kuasa hukum Ridwan.

Dalam kasus SHS ini, Ridwan didakwa bersama-sama Jacobus Purwono karena mengarahkan panitia pengadaan untuk memenangkan sejumlah perusahaan. Akibatnya, negara dirugikan hingga Rp 131,2 miliar.

Ridwan divonis enam tahun penjara pada Maret lalu karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan. Sementara itu, Jacobus masih menjalani proses penyidikan di KPK.

Sementara itu, Sutan dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa dirinya bersih dan tidak terlibat proyek SHS. Adapun keterlibatan Herman Hery belum diketahui dalam kasus ini. Herman pernah menjadi sorotan media lantaran menggunakan mobil mewah seperti Bentley saat bertugas di DPR.



EditorAna Shofiana Syatiri
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X