Alasan MK Putuskan PT Hanya Berlaku di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menjelaskan bahwa parliamentary threshold (PT) sebesar 3,5 persen yang berlaku secara nasional dapat merampok kedaulatan rakyat di daerah dan bertentangan dengan konstitusi.

Hal tersebut yang mendasari ikhwal pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan uji materi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945 yang memutuskan bahwa PT hanya berlaku di DPR.

"Pada dasarnya MK setuju agar parliamentary threshold 3,5 persen, namun penyederhanaan partai harusnya secara alamiah berdasarkan seleksi sendiri oleh rakyat," ujar Ketua MK, Mahfud MD di Jakarta, Rabu (29/8/2012).

Mahfud menjelaskan adanya dua hal yang berbahaya ketika pemerintah dan DPR memberlakukan besaran PT 3,5 persen untuk DPRD Kabupaten/kota.

Pertama, terdapatnya kemungkinan pada suatu daerah jika partai memperoleh suara 3,5 persen. Akan tetapi di tingkat nasional tidak mendapatkan suara 3,5 persen, sehingga secara otomatis kursi parlemen di daerah sebagai imbas dari mendapatkan suara 3,5 persen tersebut akan hilang.

Dia kemudian mencontohkan, Partai Damai Sejahtera mempunyai basis di Sulawesi Utara (Sulut) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) akan tetapi lemah di tingkat pusat. Karena perolehan suara tingkat nasional tidak mendapatkan 3,5 persen, maka kursi yang semestinya didapatkan di tingkat DPRD Sulut dan NTT akan langsung dihabisi/hilang.

"Itu membunuh keberagaman maka kita (MK) batalkan. Nasional 3,5 persen oke, tetapi di daerah itu harus berapapun yang diperoleh harus diberikan kursinya," tegasnya.

Hal yang bahaya di tingkat kedua, ada kemungkinan parliamentary threshold (PT) sebesar 3,5 persen kursi di DPRD itu tidak memenuhi asas keadilan. Misalnya yang ikut Pemilu 2014 mendatang adalah 30 partai, jika masing-masing suara diasumsikan berbagi rata masing-masing mendapat 3,3 persen berarti kursi tidak dibagi. Kalau tidak dibagi berarti bertentangan dengan konstitusi.

Dalam bahasa yang mudah dicerna menurut Mahfud, misal dari 30 partai yang ikut Pemilu 2014 hanya ada beberapa partai besar yang mencapai threshold. Misalnya PDIP mencapai 7 persen, Demokrat 7 persen, Golkar 7 persen, sehingga ada 21 persen. Sementara partai lain tidak mendapatkan kursi karena tidak mencapai threshold.

"Itu bertentangan dengan konstitusi. Kalau sebuah Pemilu tidak menghabiskan kursi yang disediakan untuk diisi rakyat itu tidak adil," pungkasnya.