Kompas.com - 29/08/2012, 20:21 WIB
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 208] yang diajukan partai gurem.

Partai yang dimaksud adalah PPN, Partai Merdeka, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Pelopor, Partai Buruh, Partai Republika, PKNU, PKPB, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Matahari Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Patriot, PDS, PKPI, PPPI, PPDI, dan Partai Nasdem. Dengan demikian, semua partai politik, baik parpol besar maupun kecil, harus menjalani verifikasi pemilihan umum.

"Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan," ujar Ketua MK, Mahfud MD, dalam pembacaan amar putusan di aula sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (29/8/2012).

Mahkamah berpendapat terdapatnya fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014. Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009.

Menurut kesepakatan majelis Mahkamah, tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi ulang untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold (PT) harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat.

PT, menurut Mahkamah, sejak awal tidak dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menjadi peserta Pemilu berikutnya [vide Pasal 1 angka 27, Pasal 8 Ayat (2), dan Pasal 202 Ayat (1) UU No 10/2008], tetapi adalah ambang batas bagi sebuah partai poltik peserta pemilu untuk mendudukkan anggotanya di DPR.

"Berdasarkan asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, partai politik baru tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan partai politik lama (yang pernah mengikuti Pemilihan Umum 2009), atau jika satu partai politik dikenai syarat tertentu, maka partai politik yang lain juga harus dikenai syarat yang sama," tambah Mahfud.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hakim MK lainnya, Ahmad Sodiki, mengemukakan, untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik, ada dua solusi yang dapat ditempuh, yaitu pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan pemilu antara partai politik peserta Pemilu 2009 dan partai politik peserta Pemilu 2014, atau kedua, mewajibkan semua partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-Undang a quo.

"Demi kepastian hukum yang adil untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta Pemilu 2014 harus mengikuti verifikasi," tegas Sodiki.

Dengan demikian, semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No 8/2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum 2014, tanpa kecuali.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

    Nasional
    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

    Nasional
    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

    Nasional
    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

    Nasional
    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

    Nasional
    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

    Nasional
    Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

    Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

    Nasional
    Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

    Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

    Nasional
    KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

    KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

    Nasional
    Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

    Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

    Nasional
    Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

    Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

    Nasional
    Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

    Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

    Nasional
    Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

    Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

    Nasional
    Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

    Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.