Grasi Corby Salah Satu Bentuk Diplomasi Hukum

Kompas.com - 26/05/2012, 05:16 WIB
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menegaskan bahwa pemberian grasi terhadap terpidana kasus narkoba asal Australia Schapelle Leigh Corby merupakan salah satu bentuk diplomasi di bidang hukum.

"Seperti berulang kali saya katakan, kebijakan dan diplomasi yang sama sudah kita lakukan terhadap narapidana beberapa negara seperti Malaysia serta Arab Saudi, dan telah menghasilkan hal positif," kata Amir Syamsuddin di Jakarta, Jumat (25/5/2012).

Dengan diplomasi seperti ini, menurut dia, telah banyak sekali Warga Negara Indonesia (WNI) yang mendapat hukuman berat bahkan hukuman mati telah mendapat pengampunan.

"Seperti perhatian langsung dari Dewan Raja-raja di Malaysia (untuk kasus-kasus TKI di Malaysia) dan Raja Arab Saudi secara khusus turun tangan (untuk kasus TKI di Arab Saudi)," ujar Amir.

Sehingga, menurut dia, bukan sesuatu yang salah jika kebijakan serupa diterapkan terhadap Australia. Sehingga pengurangan hukuman selama lima tahun berupa grasi dapat dinikmati oleh seorang bernama Corby (Schapelle Leigh Corby).

"Banyak WNI di penjara di Australia. Tapi paling tidak, mudah-mudahan pengalaman Indonesia (diplomasi bidang hukum) di negara lain juga berhasil di sana (di Australia)," ujar dia.

Ia menyambut baik mulai adanya pejabat resmi Pemerintah Australia yang berbicara terkait grasi yang diberikan kepada Corby. "Alhamdulillah mereka (Pemerintah Australia) mulai berbicara (soal grasi Corby)".

Untuk itu, Amir mengatakan jika memang ternyata kebijakan yang diambil memiliki manfaat besar dari apa yang sebelumnya diharapkan terhadap satu hal, sah-sah saja apabila pihak Indonesia melakukan pengecualian-pengecualian terhadap satu kebijakan.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X