Kompas.com - 25/05/2012, 16:37 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan, pemberian grasi kepada terpidana kasus narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby, merupakan suatu pengecualian di tengah kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat untuk pelaku tindak pidana luar biasa.

Grasi Corby, menurut Amir, menjadi pengecualian karena hal tersebut dianggap memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia. "Mana kala ada suatu manfaat besar yang kita harapkan, saya kira sah-sah saja kita lakukan pengecualian-pengecualian," kata Amir di Jakarta, Jumat (26/5/2012).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui pemberian grasi kepada Corby dengan mengurangi masa tahanannya selama lima tahun penjara. Corby, model Australia diputus bersalah atas tuduhan kepemilikan 4,2 kilogram ganja dan divonis 20 tahun penjara di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, 27 Mei 2005. Pemberian grasi untuk Corby tersebut menjadi tidak konsisten mengingat pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat untuk terpidana kejahatan luar biasa, seperti korupsi, narkotika, dan terorisme.

Menurut Amir, grasi terhadap Corby merupakan kewenangan presiden. Grasi itu diberikan sebagai bentuk politik diplomasi yang dijalin pemerintah Indonesia dengan Australia. Amir pun mengklaim kalau pemerintah Australia merespon baik pemberian grasi untuk warga negaranya tersebut.

"Alhamdulilah, dua-tiga hari ini kita mendengarkan pejabat-pejabat Australia itu sudah mau bicara, bahkan dia sudah mengatakan tanpa dibebaskannya pun si Corby ini, warga negara kita akan diperhatikan. Saya berasumsi bahwa reaksi sebagus itu tidak luput dari diplomasi yang kita jalankan itu," ujar Amir.

Melalui grasi ini, menurut Amir, pemerintah berharap Australia akan membalasnya dengan membebaskan anak-anak nelayan Indonesia yang dihukum di sana karena menyelundupkan migran ilegal ke Australia. "Paling tidak, pengalaman negara-negara kita dan pengalaman kita di negara-negara lain juga bisa terulang keberhasilannya di Australia, itu saja," ucapnya.

Berdasarkan pengalaman selama ini, menurut Amir, kebijakan diplomasi seperti pemberian keriganan hukuman kepada warga negara lain ini cenderung membuahkan hasil positif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tempat yang Tidak Boleh Dimasuki Penyidik dalam KUHAP

Tempat yang Tidak Boleh Dimasuki Penyidik dalam KUHAP

Nasional
Saksi Ungkap Kakak Bupati Langkat Pengusaha Jagung yang Ikut Tender Proyek Infrastruktur

Saksi Ungkap Kakak Bupati Langkat Pengusaha Jagung yang Ikut Tender Proyek Infrastruktur

Nasional
Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Leluasa jika di Bawah Kemenkominfo

Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Leluasa jika di Bawah Kemenkominfo

Nasional
Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kementerian Dikhawatirkan Rentan Terpengaruh Politik

Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kementerian Dikhawatirkan Rentan Terpengaruh Politik

Nasional
JPU Pertanyakan Peran Kakak Bupati Langkat: Kepala Desa Bisa Atur Kadis hingga Ganti Pejabat

JPU Pertanyakan Peran Kakak Bupati Langkat: Kepala Desa Bisa Atur Kadis hingga Ganti Pejabat

Nasional
KPK Duga Wali Kota Ambon Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

KPK Duga Wali Kota Ambon Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

Nasional
Hakim Ingatkan Saksi Kasus Korupsi di Langkat: Tak Usah Berpikir Selamatkan Siapa-siapa

Hakim Ingatkan Saksi Kasus Korupsi di Langkat: Tak Usah Berpikir Selamatkan Siapa-siapa

Nasional
Saksi Sebut Kakak Bupati Langkat Sewa Perusahaan agar Dapat Tender Proyek

Saksi Sebut Kakak Bupati Langkat Sewa Perusahaan agar Dapat Tender Proyek

Nasional
Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Nasional
Pengacara Duga Ada 'Sosok Besar' yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Pengacara Duga Ada "Sosok Besar" yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Nasional
Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Langkat Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur

Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Langkat Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur

Nasional
Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Nasional
Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Nasional
UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.