Memimpikan Pemimpin yang Bukan Pemimpi

Oleh J Kristiadi

”Perlu waktu puluhan juta tahun untuk membentuk gugusan terumbu karang dan mencuatkannya ke permukaan bumi sebagai pegunungan karst. Sebaliknya, bagi pabrik semen, hanya butuh puluhan tahun untuk menghancurkan dan mengubahnya menjadi mesin uang”

(Pidato Presiden dikutip ”Kompas”, Jumat, 4 Mei 2012, hal 33).

Namun, di halaman yang sama Kompas mencatat, setelah delapan tahun berlalu, gaung yang coba digemakan Presiden pun mulai meredup. Isu pelestarian karst dianggap tak menarik. Intinya, peringatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi agar harta karun dijaga demi kelestarian lingkungan harus tunduk pada nafsu keserakahan. Dalam waktu yang sangat singkat, mesin uang telah memorakporandakan anugerah Tuhan yang seharusnya dapat mendukung eksistensi bangsa dan negara.

Berita tersebut hanya secuil dari proses penghancuran aset bangsa yang secara masif dilakukan para pemburu dan penikmat kekuasaan. Kekayaan negara telah menjadi sarana, sasaran, dan obyek untuk membangun oligarki dan dinasti kekuasaan. Indikasi paling gamblang adalah semakin merebaknya kasus dugaan korupsi melalui ekstraksi kekayaan negara, baik melalui budget maupun berbagai kebijakan, oleh jaringan kekuasaan yang semakin terkuak oleh publik.

Oleh sebab itu, meski pemilihan umum presiden masih dua tahun lagi, elite politik telah sangat sigap menimang-nimang calon orang nomor satu di Indonesia. Sementara itu, kebijakan yang menyangkut kehidupan mendasar masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, dan politik pendidikan dibiarkan terbengkalai. Hiruk-pikuk kebijakan bahan bakar minyak (BBM) sejak akhir 2010 tidak kunjung jelas nasibnya.

Genderang pertarungan kekuasaan telah ditabuh oleh Partai Golkar dengan ”memaksakan” pencalonan ketua umumnya. Ketergesaan yang justru mendapat perlawanan sengit lingkaran internalnya serta subordinatnya sehingga dapat memorakporandakan soliditas partai. Partai politik lain tidak kalah sibuk dan kalang kabut mengatur siasat dan muslihat untuk melakukan hal yang sama. Partai politik terkadang kesulitan menentukan calon tunggal kandidat yang disepakati bersama. Kegaduhan juga diramaikan oleh isu pindahnya tokoh partai yang satu ke partai lain. Perang dingin di kalangan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencerminkan kerapuhan konsolidasi partai politik. Sementara itu, partai yang juga telah siap adalah PAN dan Gerindra yang masing-masing mencalonkan ketua umumnya.

Mencermati hasrat menggebu para elite politik yang terlibat dalam perebutan kekuasaan, dikhawatirkan tidak akan menghasilkan pemimpin yang berjuang untuk kepentingan rakyat, tetapi para pemimpi yang mengidap epithumia. Bahasa Yunani untuk menjelaskan hasrat dan gairah yang didorong oleh nafsu yang bergelora dan eksesif, ekstrem, berlebihan, disertai dengan tataran moral primata yang absen cita-cita, empati, dan refleksi. Sedemikian menggelegaknya dorongan selera dan gelora libido tersebut sehingga sering kali menabrak batas-batas kepantasan dan aturan.

Mungkin gejala tersebut mirip fenomena yang oleh Plato dinamakan megalothymia, keinginan atau motivasi seseorang untuk diakui eksistensinya sebagai superior. Lawannya, isothymia, kebutuhan emosional yang menginginkan keberadaan seseorang apabila setara dengan lainnya. Konsep tersebut digunakan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya, The End of History and the Last Man, untuk menegaskan demokrasi adalah puncak dari sistem politik yang beradab karena setiap warga membutuhkan pengakuan kesetaraan kedudukan satu sama lain.

Dapat dipastikan mimpi seperti itu akan sangat bertolak belakang dengan mimpi masyarakat yang menginginkan hidup yang lebih baik. Para calon pemimpin harus dipaksa bermimpi yang nyambung dengan mimpi rakyat. Dalam negara tanpa komandan dan arah yang jelas serta nyaris menjadi anarki, rakyat bermimpi mempunyai pemimpin yang mempunyai tekad, kebulatan hati, teguh dalam prinsip, kemampuan memotivasi rakyat, serta kalau perlu nekat mengambil risiko untuk memberikan arah yang jelas dalam perjalanan bangsa mewujudkan cita-cita bersama.

Oleh sebab itu, rakyat Indonesia tidak boleh kalah sigap dengan para elite yang mengincar kekuasaan dan kedaulatan milik rakyat. Rakyat harus semakin menyadari, meski secara konstitusional rakyat adalah pemegang kedaulatan, dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan ternyata rakyat hanya kebagian janji para elite yang kering prestasi yang memihak rakyat.

Maka, rakyat Indonesia juga harus semakin mewaspadai dan mengantisipasi serta mengonsolidasikan diri mencegah terjadinya mimpi buruk akibat ilusi para elite yang semakin sulit mengendalikan hasrat instingtifnya mereguk nikmat kekuasaan. Kekuatan masyarakat juga tidak boleh kendur melakukan tekanan agar agenda negara melakukan pembangunan politik dilakukan dengan prinsip dan pakem yang lebih jelas. Kuncinya adalah partisipasi. Tanpa partisipasi penuh dari rakyat, mimpi pemimpin akan menjadi mimpi buruk masyarakat.

J Kristiadi Peneliti Senior CSIS