Benny: Jika Merasa Gaji Kecil, Berhenti Jadi Hakim

Kompas.com - 12/04/2012, 15:01 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Para hakim diminta tetap bekerja dengan sebaik-baiknya meskipun pemerintah baru bisa memenuhi tuntutan para hakim mengenai kesejahteraan di tahun 2013. Jika tidak terima, para hakim diminta mengundurkan diri. "Kalau merasa gaji kecil, berhenti jadi hakim," kata Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Benny K Harman di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (12/4/2012).

Sebelumnya, pemerintah menyebut anggaran tahun 2012 sudah ada peruntukannya dan tidak mengakomodasi tunjangan hakim. Terkait APBN Perubahan 2012 yang sudah disetujui DPR, tuntutan tentang kesejahteraan hakim sulit direalisasikan tahun ini.

Benny mengatakan, gaji atau tunjangan hakim seharusnya tidak memengaruhi independensi hakim dalam menangani perkara. Menurut dia, posisi hakim yang sama dengan pegawai negeri sipil yang dapat memengaruhi independensi sehingga harus diperbaiki.

Meski demikian, Benny melihat ada semangat perubahan yang dilakukan para hakim muda dengan menuntut perbaikan kesejahteraan. Menurut dia, langkah para hakim muda itu tentu mendapat resistensi dari hakim lain yang menginginkan situasi korup di lembaga peradilan tetap terjadi.

Politikus Partai Demokrat itu mengkritik lambannya para hakim agung nonkarier dalam melakukan perubahan di lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung (MA). Padahal, lanjut dia, penambahan hakim nonkarier agar melakukan perubahan dari dalam.

"Akan tetapi, hampir lebih dari lima tahun hakim agung nonkarier belum menunjukkan prestasi yang memuaskan dalam membawa perubahan. Bahkan, ada kecenderungan MA tidak lebih dari perwakilan parpol," kata Benny.

Seperti diberitakan, para hakim di daerah memutuskan menunda mogok sidang. Mereka menunggu tindakan riil pemerintah dalam merespons tuntutan pemenuhan hak-hak hakim sebagai pejabat negara. Para hakim berharap pemerintah tidak terlalu lama mengambil langkah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

Nasional
Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Nasional
Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Kunjungi Sulawesi Tenggara, Menko PMK Minta Distribusi Bansos Tepat Sasaran

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Gerakan Nasional Lawan Osteoporosis

Nasional
Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

Aturan Baru Menpan RB, ASN Sektor Kritikal WFO 100 Persen

Nasional
KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

KPK Minta Universitas Tumbuhkan Sistem yang Transparan dan Akuntabel

Nasional
Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Peringatan Gelombang Ketiga

Nasional
Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Nasional
KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.