JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dirinya menentang segala bentuk studi banding yang dilakukan pejabat terkait penyusunan suatu produk undang-undang. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan upaya penghematan setelah sebelumnya anggota Dewan menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Apa yang tidak ada di internet sekarang ini? Hanya sekadar untuk membahas sebuah produk undang-undang," kata Hatta kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/4/2012).
Hatta meminta para pejabat kementerian tidak menghambur-hamburkan uang negara. Pemerintah harus konsisten melakukan penghematan. Saat ini, anggaran diprioritaskan untuk belanja modal dan infrastruktur.
Ketika ditanya soal rencana Komisi I DPR yang akan mengisi masa reses yang dimulai pada 13 April 2012 dengan melakukan kunjungan kerja ke Jerman, Polandia, Afrika Selatan, dan Ceko, Hatta mengaku tak mau ikut campur.
"Silakan saja. Masyarakatlah yang memberikan penilaian. Tapi kalau pandangan saya, terlepas dari rencana tersebut, saya sebagai Menko Perekonomian pasti melarang kementerian untuk studi banding. Itu pasti," kata Hatta.
Rencana kunjungan kerja Komisi I dibagi dalam empat rombongan, tiap rombongan masing-masing mengunjungi satu negara selama lima hari. "Kunker (kunjungan kerja) ini bagian dari fungsi pengawasan Komisi I DPR, terutama ke Kedutaan Besar Republik Indonesia. Namun maaf, dengan sejumlah pertimbangan, saya tidak mengikuti kunker ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, Senin (2/4/2012).
Kunjungan ke Jerman antara lain untuk mencari tahu perihal tank Leopard yang akan dibeli pemerintah. Rombongan akan mengunjungi Kementerian Pertahanan Jerman dan pabrik tank Leopard.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.