Hakim Mogok Sidang Pertengahan Mei

Kompas.com - 29/03/2012, 00:05 WIB
|
EditorNasru Alam Aziz

ENDE, KOMPAS.com — Rencana para hakim pengadilan negeri mogok sidang, yang semula 1 April, diundur hingga pertengahan Mei 2012. Pengunduran aksi itu dilakukan guna menghindari tudingan pengalihan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Semula mogok sidang akan dilakukan 1 April 2012, tapi kemudian teman-teman sepakat aksi diundur sekitar pertengahan Mei 2012, yakni bertepatan dengan 101 hari masa Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Mogok sidang akan dilakukan hingga tuntutan para hakim diperhatikan oleh pemerintah," kata Ketua Pengadilan Negeri Ende Achmad Peten Sili, Rabu (28/3/2012) di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Menurut Peten, para hakim saat ini sangat resah terkait minimnya penghargaan dan kesejahteraan yang mereka peroleh, terutama jika dibandingkan pegawai negeri sipil (PNS). Ia mencontohkan, gaji pokok yang diperoleh hakim sekitar Rp 1,9 juta. Jumlah itu lebih rendah jika dibandingkan dengan PNS yang nol tahun, sekitar Rp 2 juta.

Selain itu, menurut Peten, sejak tahun 2008, remunerasi atau tunjangan khusus untuk hakim PN sebesar Rp 4,2 juta, sampai saat ini hanya diterima 70 persen atau sekitar Rp 2,9 juta. Padahal di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan, remunerasi diberikan sebesar 100 persen.

"Yang dituntut para hakim itu hanya penghargaan yang pantas, sebab hakim juga mendapat tuntutan yang tinggi dari masyarakat untuk penegakan hukum. Kalau dibandingkan dengan fasilitas yang didapat seorang kepala dinas saja di lingkungan pemda, sangat jauh," tutur Peten.

Menurut mantan Wakil Ketua PN Ruteng itu, dalam satu setengah tahun tahun terakhir para hakim begitu intensif menggalang gerakan dalam Kelompok Rencana Aksi Hakim Indonesia Menggugat Presiden dan DPR RI. Dari sekitar 7.000 hakim di Indonesia, ada lebih kurang 4.000 hakim yang mendukung gerakan tersebut. "Awalnya kami merencanakan demo ke Istana Negara, tapi karena dirasa kurang elok, akhirnya dipilih aksi mogok sidang saja," kata Peten.

Secara terpisah, hakim PN Ruteng, Frans Kornelisen menyatakan mendukung gerakan itu. "Kami tidak menuntut kesejahteraan harus seperti apa, tapi kami hanya mengingin kan ada penghargaan yang pantas. Sebab beban kerja hakim juga cukup berat, belum lagi dtambahkan aturan yang sangat mengikat para hakim. Karena kesejahteraan yang memprihatinkan itu ada hakim di daerah, seperti di Papua, yang terpaksa bekerja sambilan sebagai tukang ojek," papar Frans.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 15 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 15 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Alasan Pembubaran Koperasi

Alasan Pembubaran Koperasi

Nasional
Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Diklaim Sudah 'Fix' Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Diklaim Sudah "Fix" Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Nasional
6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.