Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Media Jadi Kambing Hitam

Kompas.com - 06/03/2012, 06:58 WIB

oleh Suryopratomo

"Anas Terima Miliaran Rupiah”, itulah judul utama harian Kompas edisi 1 Maret 2012. ”Anas Semakin Sulit Berkelit” merupakan judul utama Koran Tempo pada hari yang sama.

Kedua judul itu diambil dari hasil persidangan korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI dengan terdakwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Dalam persidangan yang menampilkan sejumlah saksi yang bekerja di Grup Permai terungkap bahwa posisi Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di dalam perusahaan.

Para saksi menjelaskan secara rinci hari-hari apa saja Anas biasa datang ke kantor dan bekerja pada perusahaan tempat mereka bekerja. Mobil apa saja yang pernah diberikan perusahaan lengkap dengan nomor polisi yang digunakan.

Juga dijelaskan berapa banyak kardus uang yang dibawa untuk Kongres Partai Demokrat di Bandung dan berapa yang dibawa kembali ke Jakarta. Juga bagaimana pengiriman uang 1 juta dollar AS dari perusahaan untuk diberikan kepada Anas.

Dengan judul seperti itu, apakah Kompas dan Koran Tempo sedang menghakimi Anas? Apakah judul seperti itu tidak mengonotasikan bahwa Anas menerima uang dari perusahaan yang diduga terlibat korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games XXVI?

Apakah tanggapan Anas terhadap kesaksian itu tidak dianggap sebagai bagian dari upaya media memberi asas keberimbangan?

Kalau media dianggap menghakimi Anas, apakah memang ada motif politik di belakang kebijakan pemberitaan itu? Apakah pemberitaan Kompas merupakan kebijakan dari Pemimpin Umum Jakob Oetama atau Pemimpin Redaksi Rikard Bagun? Apakah pemberitaan yang dibuat Koran Tempo membawa kepentingan Goenawan Mohamad atau Bambang Harymurti?

Kebenaran jurnalistik

Sebagai orang yang pernah ikut dalam proses penetapan kebijakan editorial di Kompas, tidak pernah rapat redaksi menetapkan arah kebijakan editorial atas dasar kepentingan orang per orang. Rapat redaksi merupakan pergumulan pemikiran dari para awak redaksi untuk bisa menangkap fenomena yang terjadi.

Media tidak pernah menetapkan arah kebijakan editorial berdasarkan sikap emosional. Semua selalu dilakukan dengan menggunakan akal sehat. Media selalu bekerja untuk menemukan kebenaran berdasarkan kebenaran jurnalistik yang diyakini oleh awak redaksinya.

Tentu media selalu mempertimbangkan prinsip obyektif, independen, dan berimbang. Media selalu berusaha untuk tidak melakukan pemihakan. Namun, seperti disampaikan Jakob Oetama dalam pidato pengukuhan saat menerima doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada, obyektivitas media massa merupakan obyektivitas yang subyektif.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com