Pimpinan DPR Didesak Jadwal Ulang Bahas GKI Yasmin

Kompas.com - 09/01/2012, 12:45 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat didesak segera menjadwalkan ulang pertemuan antara DPR dan pemerintah untuk membahas polemik GKI Yasmin Bogor. Pasalnya, masalah itu telah berlarut-larut.

Desakan itu disampaikan oleh politisi Partai Golkar Nusron Wahid dan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait kepada pimpinan DPR ketika rapat paripurna di DPR, Senin (9/1/2012).

Sebelumnya, DPR telah mengagendakan rapat untuk membahas GKI Yasmin antara Komisi II, III, dan VIII bersama perwakilan pemerintah, yakni Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Kepala Polri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Ikut diundang Wali Kota Bogor.

Namun, rapat yang diagendakan pada 13 Desember 2011 itu dibatalkan lantaran beberapa menteri dan Kapolri tidak dapat hadir. Mereka meminta penundaan rapat.


Nusron menilai DPR tidak sensitif terhadap berbagai kebijakan yang tidak sesuai dengan Pancasila, salah satunya perihal GKI Yasmin. Padahal, kata dia, seluruh anggota DPR diberi dana Rp 16 juta setiap kali reses untuk menyosialisasikan empat pilar Bangsa Indonesia, yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Berbagai kebijakan publik yang diambil elite-elite tidak pro terhadap Bhinneka Tunggal Ika, bahkan cenderung mengabaikan. Kebetulan pada malam Natal sampai pagi Natal saya ada di Bogor. Bagaimana mungkin negara Indonesia sudah 66 tahun merdeka masih ada orang yang mau ketemu Tuhan-nya belum merdeka. Ini sungguh ironis," kata Nusron.

Selain mendesak penjadwalan ulang, Ketua Umum GP Anshor itu juga mendesak kepada pimpinan untuk meminta penjelasan pemerintah mengenai permintaan penundaan rapat. Pasalnya, kata dia, rapat itu diagendakan atas desakan DPR.

Kepada pimpinan DPR, Maruarar mengusulkan, "Sosialisasi Pancasila juga disampaikan di daerah-daerah yang belum Pancasilais."

Atas desakan itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, pihaknya akan segera mengatur ulang jadwal rapat.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemilihan Ketum PAN Diprediksi Aklamasi

Pemilihan Ketum PAN Diprediksi Aklamasi

Nasional
Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Nasional
Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, Kader Yakin PAN Tak Akan Pecah

Nasional
Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Nasional
30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

30 DPW dan 420 DPD PAN Nyatakan Dukungan Dini Kepada Zulkifli Hasan

Nasional
Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X