Pimpinan DPR Didesak Jadwal Ulang Bahas GKI Yasmin

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat didesak segera menjadwalkan ulang pertemuan antara DPR dan pemerintah untuk membahas polemik GKI Yasmin Bogor. Pasalnya, masalah itu telah berlarut-larut.

Desakan itu disampaikan oleh politisi Partai Golkar Nusron Wahid dan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Maruarar Sirait kepada pimpinan DPR ketika rapat paripurna di DPR, Senin (9/1/2012).

Sebelumnya, DPR telah mengagendakan rapat untuk membahas GKI Yasmin antara Komisi II, III, dan VIII bersama perwakilan pemerintah, yakni Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Kepala Polri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Ikut diundang Wali Kota Bogor.

Namun, rapat yang diagendakan pada 13 Desember 2011 itu dibatalkan lantaran beberapa menteri dan Kapolri tidak dapat hadir. Mereka meminta penundaan rapat.

Nusron menilai DPR tidak sensitif terhadap berbagai kebijakan yang tidak sesuai dengan Pancasila, salah satunya perihal GKI Yasmin. Padahal, kata dia, seluruh anggota DPR diberi dana Rp 16 juta setiap kali reses untuk menyosialisasikan empat pilar Bangsa Indonesia, yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Berbagai kebijakan publik yang diambil elite-elite tidak pro terhadap Bhinneka Tunggal Ika, bahkan cenderung mengabaikan. Kebetulan pada malam Natal sampai pagi Natal saya ada di Bogor. Bagaimana mungkin negara Indonesia sudah 66 tahun merdeka masih ada orang yang mau ketemu Tuhan-nya belum merdeka. Ini sungguh ironis," kata Nusron.

Selain mendesak penjadwalan ulang, Ketua Umum GP Anshor itu juga mendesak kepada pimpinan untuk meminta penjelasan pemerintah mengenai permintaan penundaan rapat. Pasalnya, kata dia, rapat itu diagendakan atas desakan DPR.

Kepada pimpinan DPR, Maruarar mengusulkan, "Sosialisasi Pancasila juga disampaikan di daerah-daerah yang belum Pancasilais."

Atas desakan itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, pihaknya akan segera mengatur ulang jadwal rapat.