Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timwas: BPK Harus Berani Lawan Tekanan

Kompas.com - 19/12/2011, 22:32 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Salah satu tujuan perpanjangan masa tugas Timwas DPR untuk proses hukum skandal Bank Century adalah memacu keberanian KPK dan memantau responsnya.

Demikian dikemukakan anggota tim pengawas pelaksanaan rekomendasi panitia khusus (Timwas) DPR untuk Bank Century, Bambang Soesatyo, Senin (19/12/2011) malam, kepada Kompas, di Jakarta.

Dengan perpanjangan itu, ungkap Bambang, Timwas DPR harus mendapat kepastian para pemimpin baru di KPK tidak akan menelantarkan proses hukum skandal Bank Century, seperti pimpinan periode yang lalu

"Melalui Timwas, DPR harus merespons apa pun hasil akhir audit forensik yang rencananya diumumkan Jumat (23/12/2011). Apalagi, sudah muncul kekhawatiran hasil audit forensik yang akan diumumkan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) telah disederhanakan sedemikian rupa dan tidak sesuai dengan ekspektasi publik yang sudah menunggu," ujar Bambang.

Oleh karena itu, tambah Bambang, Timwas berharap pimpinan BPK harus berani melawan tekanan dari mana pun. "Sebab, hasil sementara dari audit forensik BPK itu menunjukkan adanya dana talangan Bank Century yang dialirkan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk membiayai kegiatan politik tahun 2009. Kalau temuan ini dihapus alias tidak diungkap oleh BPK, tantangan bagi proses hukum skandal Bank Century semakin berat," katanya lagi.

BPK, lanjut Bambang, sudah menunjukkan gelagat perubahan sikap. "Ada indikasi pimpinan BPK berada dalam tekanan dan ancaman. Sebab, salah satu unsur pimpinan BPK pun sedang bermasalah dengan hukum, karena ada dua kasus yang setiap saat siap digelar di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Faktor inilah yang diduga akan menyederhanakan hasil audit forensik BPK," ujarnya.

Menurut Bambang, jika benar hal itu yang terjadi, Timwas DPR tentunya harus berkoordinasi lagi dengan KPK agar ada jaminan proses hukum skandal Bank Century ini tidak menemui jalan buntu.

"Apalagi, KPK sendiri diketahui sudah menggenggam bukti tentang aliran dana talangan itu. Pimpinan KPK yang baru bisa memeriksa ulang seorang pejabat BI yang diduga cukup mengetahui aliran dana talangan Bank Century," kata Bambang, tak merinci siapa pejabat BI yang dimaksud itu.

Ketua BPK Hadi Purnomo pernah menyatakan kepada Kompas, pihaknya tidak akan terintervensi oleh pihak mana pun. Ia akan tetap bersikap independen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

    Nasional
    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

    Nasional
    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

    Nasional
    Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

    Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

    KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

    Nasional
    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

    Nasional
    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

    Nasional
    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

    Nasional
    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

    Nasional
    Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

    Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

    Nasional
    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

    Nasional
    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

    Nasional
    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com